"Meski saya merasa sangat disudutkan dengan pemberitaan media sebagai cagub Sulbar serta tidak mendapat porsi maksimal dalam pemberitaan media tetapi saya tidak akan mengintervensi pemberitaan media,"kata cagub Sulbar, Anwar Adnan Saleh dan Aladin S Mengga (AAS) di Mamuju, Rabu.
Pasangan cagub dan cawagub Sulbar, AAS maju di pilkada 2011 dengan nomor urut dua dan didukung tujuh partai yang memiliki 23 kursi di DPRD Sulbar, yaitu Golkar, PDIP, PKS, PPP, PDS, PKPB, dan Hanura selain itu didukung 22 partai non parlemen.
Anwar mengatakan, meski tidak akan mengintervensi pemberitaan media namun dia berharap media tetap proporsional dan profesional dalam hal pemberitaan yang disajikan menyankut setiap peristiwa yang terjadi di pilkada Sulbar tahun 2011.
"Media harus obyektif, jujur dan memberitakan setiap peristiwa di pilkada Sulbar sesuai dengan fakta, dan tidak merekayasa, selain itu memberikan porsi pemberitaan kepada setiap cagub yang bertarung di pilkada secara berimbang dan tidak menyudutkan pasangan cagub cawagub," katanya.
Ia mengaku dirinya sangat kecewa dengan pemberitaan media di Sulbar yang kurang menyediakan berita menyankut dirinya sebagai kandidat di pilkada Sulbar, baik terhadap setiap peristiwa yang dilakukannya untuk meraih simpati masyarakat di pilkada maupun menyankut hal-hal yang diraihnya sebagai calon gubernur "incumbent" (masih menjabat) setelah melaksanakan pembangunan lima tahun terakhir.
Ia juga menyampaikan kekecewaannya karena selama dirinya menjadi Gubernur Sulbar hampir lima tahun terakhir, dengan meraih berbagai prestasi pembangunan, ternyata tidak diekspose secara maksimal oleh media ke publik, sehingga hanya sekitar 16 persen masyarakat di Sulbar yang mengetahui keberhasilan pembangunan yang diraih Sulbar selama kepimpinannya.
"Hanya 16 persen dari hampir 1,2 juta penduduk Sulbar yang mengetahui bahwa Sulbar mengalami pembangunan ekonomi tertinggi di Indonesia sekitar 15.1 persen, dan mampu meraih investasi yang membanggakan karena menggiring dana investasi ke Sulbar hingga mencapai Rp22 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur," katanya. (KR-MFH/B003)