Mamuju (ANTARA News) - PT Mamuju Sawit Sejahtera (MSS) saat ini telah menggarap dua kecamatan di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, untuk pengembangan perkebunan komoditi kelapa sawit yakni Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Karossa.
Direktur Utama PT MSS, Laupa di Mamuju, Senin mengatakan, luas areal pengembangan komoditi kelapa sawit di Kecamatan Topoyo mencapai 2.700 Hektare dan Kecamatan Karossa sekitar 7.500 hektare.
"Total areal pengembangan kelapa sawit yang telah kami lakukan pada dua kecamatan ini mencapai 10.200 hektare," katanya.
Ia mengatakan, pengembangan kelapa sawit di Mamuju mampu memberikan kontribusi positif untuk peningkatan ekonomi petani.
"Masyarakat yang bermukim di sekitar areal pengembangan kelapa sawit menyambut positif keberadaan perusahaan tanpa ada sengketa lahan antara petani dan perusahaan," katanya.
Laupa mengatakan, perusahaan yang ia pimpin terus melakukan upaya untuk mendapatkan perizinan penambahan areal pada beberapa kecamatan lain di Mamuju.
"Kita berharap pemerintah kabupaten Mamuju memberikan kemudahan untuk pengembangan kelapa sawit pada lahan yang tidak dimanfaatkan. Perusahaan kami sangat serius untuk ikut andil dalam pembangunan di daerah ini melalui pengembangan perkebunan itu sendiri,"ungkapnya.
Selain di Mamuju kata dia, perusahaan juga mulai mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Polewali Mandar.
"Saat ini kita telah mulai mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Insya Allah, tahun ini kita bisa memulai untuk melakukan proses penanaman,"ungkap dia.
Menurutnya, luas areal lokasi pengembangan kelapa sawit di desa Luyo mencapai 20.000 hektare.
"Proses perizinan mulai dari bupati hingga dukungan dari gubernur telah ada. Jadi, asumsi bahwa proses perizinan bermasalah sama sekali tidak benar,"kata dia.
Saat ini kata Laupa, perusahaannya telah melakukan proses pembibitan yang jumlahnya mencapai 25 ribu pohon.
"Kita harap, proses penanaman bisa dilakukan dalam waktu dekat ini,"katanya.
Ia menjelaskan, isu yang berkembang selama ini bahwa keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit mendapat protes dari warga juga tidak benar.
"Warga setempat sangat antusias untuk mengembangkan komoditas sawit dalam rangka percepatan peningkatan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Jadi, tidak benar jika ada informasi bahwa masyarakat resah atas keberadaan perusahaan," katanya. (T.KR-ACO/S025
Berita Terkait
Gubernur Sulbar minta penyaluran DBH sawit dapat dipercepat
Senin, 1 April 2024 2:16 Wib
Disbun Sulbar antisipasi organisme pengganggu tanaman sawit
Kamis, 21 Maret 2024 2:33 Wib
Sulbar dapat kuota peremajaan sawit seluas 3.250 hektare pada 2024
Selasa, 12 Maret 2024 16:05 Wib
Pemprov Sulbar terima dana bagi hasil sawit Rp36,9 miliar
Rabu, 21 Februari 2024 20:32 Wib
Pemkab Luwu Timur dorong pengembangan tata kelola kelapa sawit lebih baik
Rabu, 7 Februari 2024 15:59 Wib
Sulbar menerima Dana Bagi Hasil sawit sebesar Rp36,9 miliar
Selasa, 23 Januari 2024 16:13 Wib
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III membentuk subholding sawit
Minggu, 3 Desember 2023 12:40 Wib
Pemprov Sulbar bantu petani sawit berantas ulat api
Senin, 16 Oktober 2023 10:12 Wib