Mamuju (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, akan memperketat pengawasan lokasi yang diduga berpotensi sebagai tambang Uranium karena khawatir dimanfaatkan oleh pihak lain.

"Potensi Uranium yang diduga terdapat di Mamuju menjadi perhatian dunia Internasional. Makanya, jajaran pada Dinas Pertambangan dan Perindustrian (Distamben) diminta meningkatkan pengawasannya," kata Bupati Mamuju, Suhardi Duka di Mamuju, Kamis.

Menurut Bupati, dugaan adanya potensi Uranium di Mamuju berdasarkan hasil penelitian sementara dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) belum lama ini yang merupakan anugerah tersendiri bagi daerah ini.

Dia mengatakan, Uranium bisa menjadi incaran dunia Internasional untuk kebutuhan bahan baku pembangkit tenaga listrik hingga senjata nuklir.

"Indonesia belum mampu mengelola bahan baku nuklir dan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Bahan baku Uranium sesungguhnya menjadi incaranan negara-negara penghasil Nuklir seperti Amerika Serikat, Rusia, Korea, China dan Iran," katanya.

Makanya, kata dia, potensi Uranium Mamuju harus diawasi khususnya bagi perusahaan yang telah mengantongi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan produksi.

"Distamben harus mengawasi perusahaan yang mengantongi IUP di lokasi yang ternyata berada di atas potensi Uranium. Bisa jadi perusahaan yang awalnya mencari Nikel tetapi yang digarap adalah Uranium," kata dia.

Tambang Uranium kata dia, tidak bisa dikelola tanpa dukungan tenaga ahli atom karena bila sarah urus dan bisa memberi dampak buruk bagi masyarakat akibat radiasi.

Sebenarnya kata Bupati, dirinya belum mendapat surat resmi dari Bapeten terkait hasil kajian penelitian tambang Uranium.

Karena itu kata dia, Distamben Mamuju diharapkan segera menyurati Bapeten untuk meminta data hasil kajian terkait keberadaan Uranium yang terdapat di Desa Takandeang, Kecamatan Tappallang dan beberapa kawasan lainnya.

"Saya mengetahui adanya potensi tambang Uranium di Mamuju atas pemberitaan media selama ini. Makanya, kami minta Bapeten bisa memberikan data akurat terkait tambang Uranium," jelas Bupati.

Bupati Mamuju yang juga mantan Ketua DPRD Mamuju ini menyampaikan, keberadaan tambang Uranium bukan urusan pemerintah daerah dan menjadi kewenangan pemerintah pusat karena bernilai strategis.

"Daerah Mamuju memang memiliki potensi tambang uranium. Namun, kewenangan atas urusan barang strategis seperti uranium berada di tangan pemerintah pusat. Itupun pengolahannya dilakukan oleh badan-badan atom karena uranium bukan komoditas biasa seperti batubara, nikel atau biji besi," katanya.

Karena itu, Pemkab Mamuju mulai melakukan sosialisasi ke masyarakat khususnya di lokasi yang radioaktivitasnya sangat tinggi seperti di Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang.

"Pemkab akan menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai kandungan uranium ini. Sehingga, masyarakat bisa mengetahui kondisi wilayahnya dan dapat meminimalkan paparan radioaktifitasnya," kata dia.

Bupati menyampaikan, penelitian oleh Bapeten yang menyebut radioaktivitas di wilayah Mamuju masih dalam skala normal. Kecuali di Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang yang mencapai 2.000-3.000 nsw per jam.

Meski masih dalam skala normal, Bupati berharap agar masyarakat tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu radioaktivitas semakin meningkat. Misalnya melakukan pengeboran sumur karena bisa memicu semakin tingginya radioaktivitas.

Ia mengatakan, uranium bisa berfungsi ganda yakni bisa dalam rangka kesejahteraan masyarakat misalnya sebagai pembangkit listrik maupun senjata. Tapi, jika tak diolah dengan baik akan menjadi bumerang dan membahayakan kehidupan manusia.

Karena itu, kata Bupati, uranium ini bukan hanya masalah daerah ataupun nasional, tapi juga persoalan dunia.
(T.KR-ACO/D009) 

Editor: Daniel
COPYRIGHT © 2014

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antarasulsel.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar