Mamuju (ANTAR Sulbar) - Dokumen pemekaran Kabupaten Balanipa dari Kabupaten induknya Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dinilai belum lengkap.
"Pemekaran Kabupaten Balanipa tertunda pembahasannya di Komisi II DPR-RI karena dokumennya belum lengkap," kata Asisten I Pemprov Sulbar, Jamil Barambangi di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, ada beberapa persyaratan administrasi yang belum dilengkapi Kabupaten Balanipa untuk memekarkan diri, sehingga dokumen pemekaran Balanipa dikembalikan ke Sulbar untuk segera dilengkapi.
Menurut dia, persyaratan yang belum lengkap itu akan berupaya dilengkapi agar pemekaran Balanipa dapat kembali diajukan ke komisi II DPR-RI untuk dibahas.
"Dengan kelengkapan administrasi itu maka pemekaran Balanipa diyakini sudah didepan mata karena Mentri Dalam Negeri akan menyepakati pemekaran Balanipa menjadi daerah otonom baru (DOB)," katanya.
Jamil mengatakan, dengan mekarnya Balanipa maka jumlah Kabupaten di Sulbar akan bertambah dari enam menjadi tujuh, sehingga rentang kendali pelayanan pemerintahan daerah ini akan semakin dekat
Ia berharap dukungan dari komisi II DPR-RI dan Mendagri karena pemekaran Balanipa merupakan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di daerahnya agar terus maju dan berkembang karena pelayanan pemerintahan akan semakin dekat dan mudah. N Sunarto
Berita Terkait
Gubernur Sulbar komitmen dukung pemekaran Kabupaten Polewali Mandar
Senin, 30 Januari 2023 5:12 Wib
Mendagri Tito Karnavian : Tiga DOB di Papua diresmikan akhir Oktober
Selasa, 25 Oktober 2022 14:42 Wib
Mendagri Tito Karnavian ingatkan pemekaran daerah bukan untuk bagi-bagi wilayah
Sabtu, 17 September 2022 22:20 Wib
Wapres: Pemerintah belum cabut moratorium pemekaran daerah meski ada DOB Papua
Kamis, 15 September 2022 21:55 Wib
Presiden Jokowi: Pemekaran tiga DOB di Papua berdasarkan permintaan dari bawah
Rabu, 31 Agustus 2022 9:31 Wib
Mendagri Tito Karnavian : RUU pemekaran disahkan demi kemajuan pembangunan Papua
Kamis, 30 Juni 2022 16:42 Wib
DPR dan pemerintah segera ambil keputusan Tingkat I terkait tiga RUU DOB Papua
Selasa, 28 Juni 2022 10:17 Wib
Komisi II DPR RI: MRP dan DPRP mendukung pemekaran Papua
Kamis, 23 Juni 2022 14:27 Wib