Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sulawesi Barat, bakal dipolisikan oleh rekanan terkait kisruh pengadaan bibit unggul kelapa sawit dengan pagu anggaran mencapai Rp2,3 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013.
"Tidak salah jika selama ini para asosiasi menyoroti kinerja Pokja ULP yang kerap melakukan modus operandi `main mata` yang sudah beraroma gratifikasi. Makanya, kami selaku rekanan yang dirugikan akan melaporkannya ke aparat hukum," kata Direktur CV. Rindang Beringin, Andi Taufik Toppo di Mamuju, Minggu.
Menurutnya, dirinya berencana melaporkan ke aparat kepolisian bukan karena pada siapa pemenangnya, tapi pada proses verifikasi yang dilakukan panitia ada kejanggalan.
"Sesuai undangan pembuktian nomor 07/UPDK - Pokja/ Disbun/XI/2013 yang kami hadiri di sekretariat ULP di kantor gubernur, Senin, (25/11). Saat itu kami langsung disodori berkas ceklist untuk ditandatangani dan distempel tanpa ada hasil verifikasi dokumen perusahaan yang kami sodorkan," katanya.
Merujuk hasil evaluasi penawaran No. 07/BA-HEP/Disbun/X/2013 tanggal 22 November 2013 dalam up-load meminta surat keterangan dukungan sementara dalam proses untuk mendapatkan dukungan.
"Hal itukan tidak wajar dalam proses lelang, apalagi pihak kami sudah mengantongi surat keterangan dukungan," tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Sulbar H. Andi Natsir Nawawi menanggapi persoalan itu menyampaikan, proses lelang yang dilakukan pada pokja kalau kuat indikasi melanggar hukum sebaiknya dilaporkan ke aparat penegak hukum agar proses lelang kedepan tidak terulang dan akan lebih transparan lagi.
"Sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan pada proses lelang yang tidak transparan laporkan ke aparat hukum, supaya ada efek jera kepada oknum yang tidak bertanggungjawab yang menghambat pembangunan di Sulbar," kata politisi dari Demokrat tersebut. Agus Setiawan
Berita Terkait
Panglima TNI pastikan ULP prajurit TNI sama dengan anggota Polri mulai 2024
Selasa, 12 Desember 2023 9:44 Wib
Kemenkumham Sulsel dan Pemkab Gowa teken MoU pembentukan ULP
Senin, 27 September 2021 16:40 Wib
Kanim Makassar akhiri pelayanan paspor di ULP Alauddin
Sabtu, 24 Juli 2021 6:31 Wib
PLN mengoperasionalkan kembali Kantor ULP di Kabupaten Pangkep
Senin, 3 Agustus 2020 20:40 Wib
YBM PLN bantu pasang baru daya listrik untuk pesantren di Soppeng
Kamis, 5 Maret 2020 16:16 Wib
Papua Terkini: ULP Makassar layani pembuatan paspor untuk warga Papua
Selasa, 3 September 2019 19:06 Wib
PLN ULP Manakarra diadukan ke ombudsman sulbar
Minggu, 10 Februari 2019 18:01 Wib
Gubernur Sulsel dorong lelang proyek dimulai Desember
Rabu, 26 September 2018 10:59 Wib