Mamuju (ANTARA Sulbar) - Struktur pemerintahan Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diusulkan menjadi Badan Keuangan Provinsi Sulbar, kata Anggota Komisi II DPRD Sulbar Ahmad Mustamin.
"Biro Keuangan mesti dinaikkan statusnya menjadi Badan Keuangan Provinsi Sulbar, karena posisinya sangat vital," katanya di Mamuju, Rabu.
Selama ini, katanya, Biro Keuangan Provinsi Sulbar terbatas dalam menjalankan tugasnya karena statusnya yang masih rendah.
Hal itu, katanya, akibatnya tidak maksimal instansi itu dalam menata aset pemerintah di Sulbar.
Menurut dia, aset pemerintah di Sulbar tidak terkelola maksimal, sehingga mengakibatkan Sulbar meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Aset di Sulbar menjadi temuan BPK, akibatnya Sulbar meraih WDP itu karena Biro Keuangan tidak maksimal mengelola aset," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta agar status Biro Keuangan Provinsi Sulbar ditingkatkan menjadi Badan Keuangan Provinsi Sulbar.
"Kami berharap agar DPRD bersama pemerintah dapat bersepakat meningkatkan status Biro Keuangan Provinsi Sulbar menjadi badan, sehingga tidak ada lagi masalah dalam pengelolaan keuangan pemerintah di Sulbar," katanya. MH Atmoko
Berita Terkait
Satgas PASTI menghentikan 9.062 entitas keuangan ilegal sejak 2017
Kamis, 18 April 2024 23:35 Wib
Menkeu menegaskan pemblokiran anggaran bukan untuk membiayai bansos
Jumat, 5 April 2024 17:57 Wib
Kompany jengkel saat bahas kondisi keuangan Burnley jelang hadapi Everton
Jumat, 5 April 2024 6:44 Wib
Cara menggunakan dana THR secara bijak berdasarkan skala prioritas
Kamis, 28 Maret 2024 12:44 Wib
LKBN ANTARA dan Bank Maluku Malut jalin kerja sama layanan data keuangan
Rabu, 27 Maret 2024 14:28 Wib
Menkeu: Realisasi transfer ke daerah per 15 Maret 2024 capai Rp141,4 triliun
Senin, 25 Maret 2024 17:49 Wib
BPKH ajak santri pesantren di Makassar tabung ongkos haji di usia dini
Sabtu, 23 Maret 2024 1:57 Wib
OJK menggelar Gebyar Ramadhan untuk tingkatkan literasi keuangan syariah
Senin, 18 Maret 2024 14:51 Wib