Makassar (ANTARA Sulsel) - Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany menyatakan insentif untuk pembangunan yang disiapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) termasuk insentif pajak bukan hanya untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI) namun berlaku untuk seluruh sentra pertumbuhan industri.
"Untuk insentif pembangunan sudah disiapkan. Untuk KTI juga ada namun kita tidak mengkhususkan hanya untuk daerah itu saja," kata Fuad Rahmany usai membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Makassar, Senin.
Saat ini, kata dia, rancangan peraturan pemberian insentif pembangunan sudah tersusun dan tinggal pengesahan serta pelaksanaannya. Pihaknya berharap kebijakan itu akan semakin membantu pemerataan pembangunan di Indonesia.
Mengenai daerah mana saja yang mendapat insentif di KTI termasuk berapa persen insentif yang akan dikeluarkan pada pelaksanaannya tersebut, dirinya tidak memberikan penjelasan secara rinci.
"Seluruh daerah termasuk KTI akan mendapatkan insentif pembangunan. Rancangan peraturannya sudah ada," katanya singkat.
Dalam kesempatan itu, Fuad Rahmany juga mengakui sulitnya mencapai target penerimaan pajak yang dibebankan kepada lembaga itu setiap tahunnya.
Menurut dia, sulitnya memcapai target selama puluhan tahun terakhir ini disebabkan kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami perlambatan. Akibatnya kegiatan ekspor yang menjadi sumber pemasukan pajak ikut menurun.
Selain pertumbuhan ekonomi yang melemah, hal lain yang menjadi penghambat adalah karena minimnya jumlah pegawai di Direktorat Jenderal Pajak.
Menurut dia, pihaknya saat ini hanya memiliki sekitar enam ribuan pegawai dan empat ribuan auditor. Sementara wajib pajak yang sudah terdaftar hingga kini mencapai angka 28 jutaan orang. Jumlah itu, kata dia, juga sangat jauh bila dibandingkan yang dimiliki negara lain.
Minimnya jumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak, lanjut dia, juga membuat banyak sektor infomal yang belum tergarap.
Ia juga mengaku sulit mencapai target maksimal karena minimnya dukungan infrastuktur seperti kantor pajak, sarana dan prasarana serta kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM).
"Realisasi penerimaan pajak hingga saat ini mencapai sekitar 52 persen dari target sebesar Rp1.111 triliun pada 2014," kata Fuad. A Salim
Dirjen: Insentif Pajak untuk Pembangunan Berlaku Menyeluruh
"Untuk insentif pembangunan sudah disiapkan. Untuk KTI juga ada namun kita tidak mengkhususkan hanya untuk daerah itu saja," kata Fuad Rahmany usai membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Makassar, Seni