Mamuju (ANTARA Sulbar) - Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Sulawesi Barat meminta Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh memberhentikan Ketua Kelompok Kerja Kontruksi ULP yang dianggap tidak profesional dan lalai dalam tanggung jawab.
Hal tersebut disampaikan Ilham Zainuddin selaku ketua Askonas Sulbar kepada sejumlah media massa di Mamuju, Kamis.
Menurut dia, sejumlah proyek yang terbengkalai di lingkup Pemprov Sulbar karena Pokja lalai dalam proses lelang yang seharusnya sudah ditender.
"Pokja ULP sangat tidak profesional dan dipertanyakan kualifikasinya. Karena itu, gubernur harus tegas untuk membubarkan seluruh pokja ULP karena menjadi biang penghambat pembangunan di daerah ini," kata Ilham.
Salah satu bukti bobroknya pokja ULP kata dia, beberapa tahapan lelang tidak bisa jalan dan ada pula yang sudah lelang tetapi kerap dibatalkan tanpa ada alasan yang jelas. Memiriskan lagi, karena ada proyek yang sudah selesai administrasinya tetapi belum dikerjakan, bahkan ada yang dikerjakan tetapi belum tuntas administrasinya.
"Ini kami duga ada permainan pada proses lelang, sebab sudah menang tetapi digagalkan karena bukan `pesanan` orang-orang tertentu," ujar Ilham.
Dengan kondisi yang ada saat ini, maka itu jelas kerugian bagi daerah karena progres pembangunan menjadi terhambat.
Makanya, jangan menyalahkan rekanan kalau proyek tidak selesai tepat waktu karena awal persoalan ini sebetulnya bermuara pada ULP yang lambat melakukan, maka bisa dipastikan banyak proyek akan menyeberang tahun anggaran dan itu jelas kerugian bagi daerah.
Untuk itu, lanjutnya, jangan menyalahkan rekanan kalau proyek tidak selesai tepat waktu karena awal persoalan ini sebetulnya bermuara pada ULP yang lambat melakukan proses lelang.
Ilham mencontohkan proyek yang menuai masalah seperti jaran lingkar, sejumlah bangunan kantor serta pintu gerbang kantor gubernur belum selesai dikerjakan.
"Sebaiknya biro hukum Sulbar untuk membuatkan payung hukum untuk proyek yang berimplikasi hukum," ujarnya.
Yang pastinya, ia mempertanyakan sertifikasi yang dimiliki Pokja kontruksi ULP sebab tidak mampu memaksimalkan kerja.
"Inilah kelemahan Pemprov Sulbar. Kami berteriak bukan karena tidak mendapatkan proyek, tetapi kami ingin melihat Sulbar lebih baik. Solusi kedepan, ULP ini harusnya dipilih melalui fit and proper test (Uji kemampuan dan kepatutan)," ucapnya. FC Kuen
Berita Terkait
Sulbar terus berupaya tingkatkan IPM wujudkan masyarakat sehat cerdas
Sabtu, 20 April 2024 11:38 Wib
Sebanyak 2.300 pencaker di Sulbar perebutkan 179 kuota kerja magang
Sabtu, 20 April 2024 11:23 Wib
Sekda Sulbar sebut SMK Rangas Mamuju akan diresmikan Presiden Jokowi
Sabtu, 20 April 2024 7:08 Wib
Pemprov Sulbar beri penghargaan pembangunan daerah pada tiga kabupaten
Sabtu, 20 April 2024 7:07 Wib
Kemenkumham Sulbar bantu pemprov legalisasi produk hasil perikanan
Jumat, 19 April 2024 8:04 Wib
Rumah warga rusak akibat tertimpa tanah longsor di Mamasa Sulbar
Jumat, 19 April 2024 6:10 Wib
Dinkes Sulbar meminta masyarakat tingkatkan kewaspadaan terhadap DBD
Kamis, 18 April 2024 23:38 Wib
Pemprov Sulbar membangun usaha ternak di kawasan transmigrasi
Kamis, 18 April 2024 23:31 Wib