Timika (ANTARA Sulsel) - Warga dari sejumlah kampung di wilayah Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, mendambakan perhatian dari Pemkab setempat, karena selama ini mereka mendapat pelayanan hanya dari PT Freeport Indonesia.
Kepala Distrik Tembagapura, Slamet Sutedjo di Timika, Rabu, mengatakan, aspirasi warga Tembagapura telah disampaikan secara terbuka kepada Bupati Mimika, Eltinus Omaleng saat meresmikan pengoperasian gedung SD-SMP Negeri Banti (2/10).
Berbagai kebutuhan mendasar yang mendesak untuk segera dibangun oleh Pemkab Mimika di wilayah Distrik Tembagapura antara lain penyediaan fasilitas balai kampung (balai desa), pembangunan jalan beraspal (hotmix) dari Kampung Waa-Banti hingga Kota Tembagapura, pembangunan akses jalan raya dari Waa-Banti-Aroanop ke Timika dan juga akses jalan raya dari Tsinga ke Timika di luar akses jalan poros tambang PT Freeport.
Selain itu, warga Tembagapura juga mendesak dilakukan pemekaran Distrik Tembagapura menjadi beberapa distrik baru, pembangunan gedung SD enam kelas di beberapa kampung, pembangunan gedung SMP Negeri di Aroanop dan Tsinga serta SMP dan SMA/SMK.
"Kami berharap selama lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Bupati Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Yohanis Bassang ada perhatian yang sungguh-sungguh dan serius dari Pemkab Mimika terhadap masyarakat yang ada di wilayah pegunungan mengingat selama puluhan tahun mereka kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah," ujar Slamet.
Ia mengatakan, wilayah Distrik Tembagapura saat ini terdiri atas satu kelurahan dan 13 kampung (desa). Masyarakat asli setempat yang didominasi Suku Amungme bermata pencaharian sebagai petani dengan kondisi hidup yang masih sangat memprihatinkan dan selama ini bergantung sepenuhnya dari perhatian PT Freeport.
Menurut Slamet, dari belasan kampung di Distrik Tembagapura itu, baru terdapat empat balai kampung.
Akibat jangkauan pelayanan yang sangat luas dengan medan yang bergunung-gunung terjal dan hanya bisa dijangkau dengan transportasi udara dari kampung ke kampung, warga di wilayah itu telah meminta Pemkab Mimika untuk melakukan pemekaran Distrik Tembagapura.
"Dari dua tahun lalu masyarakat meminta agar Distrik Tembagapura dimekarkan menjadi tiga distrik. Selain Distrik Tembagapura, distrik baru yang diusulkan yaitu Distrik Aroanop dan Distrik Tsinga," tutur Slamet.
Kesulitan lain yang dihadapi masyarakat Distrik Tembagapura sampai saat ini yaitu tidak adanya akses jalan raya yang langsung menghubungkan kampung-kampung di wilayah itu dengan Timika, ibukota Kabupaten Mimika.
Masyarakat dari kampung-kampung sekitar Tembagapura seperti Waa-Banti, Aroanop, Tsinga dan lainnya yang hendak bepergian ke Timika ataupun sebaliknya harus melalui jalan poros tambang PT Freeport dengan berbagai macam aturan, pemeriksaan dan lainnya.
"Sepanjang pemerintah tidak membangun jalan raya ke kampung-kampung itu dan hanya mengharapkan akses mobilitas melalui jalan Freeport maka selama-lamanya masyarakat akan mengalami kesulitan," ujar Slamet yang sudah bertahun-tahun mengabdikan hidupnya untuk melayani masyarakat pegunungan di Distrik Tembagapura itu.
Ia mengatakan, keberadaan SMP dan SMA/SMK di Kampung Aroanop dan Tsinga, termasuk Waa-Banti sangat prioritas mengingat selama ini anak-anak tamatan SD di wilayah itu hanya sedikit yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
"Kasihan anak-anak kami di sini. Setelah tamat SD dan SMP, mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena tidak ada sekolah SMP apalagi SMA/SMK. Akibatnya, mereka terpaksa pergi mendulang butiran emas di Kali Kabur," ujar Slamet.
Dia mengatakan, selama ini banyak anak-anak setempat yang putus sekolah karena berbagai alasan, salah satunya karena kegiatan belajar-mengajar sering terhambat karena ketiadaan tenaga guru.
Dengan kondisi tersebut, katanya, anak-anak tersebut sulit untuk bersaing mencari kerja di PT Freeport karena tidak memiliki bekal ijazah yang memadai.
"Ada banyak anak-anak putus sekolah yang datang menemui kami di Kantor Distrik Tembagapura untuk meminta surat keterangan tidak lulus sekolah agar dapat diterima bekerja di Freeport. Kami tidak punya kewenangan untuk memberikan surat keterangan seperti itu. Mudah-mudahan ke depan tidak ada kasus-kasus seperti itu lagi. Kami percaya Bupati Eltinus Omaleng sebagai putra daerah asli Amungme yang berasal dari Distrik Tembagapura dapat melihat persoalan ini secara serius agar ke depan masyarakat pegunungan mendapat perhatian lebih dari Pemkab Mimika," harap Slamet. F.C. Kuen
Warga Tembagapura Dambakan Perhatian Pemkab Mimika
"Kami berharap selama lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Bupati Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Yohanis Bassang ada perhatian yang sungguh-sungguh dan serius dari Pemkab Mimika terhadap masyarakat yang ada di wilayah pegunungan mengingat sela