"Posisi pimpinan BUMD dijabat politisi berpotensi menimbulkan kekisruhan, dan selalu menjadi sorotan banyak pihak," kata Wakil Ketua sementara DPRD Manado, Richard Sualang, di Manado, Selasa.
Richard menyorot posisi direktur utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang baru dijabat ketua salah satu partai politik di Manado, karena menurutnya hal tersebut akan menimbulkan banyak masalah, di kemudian hari, terutama soal kinerja.
"Penunjukan pimpinan BUMD seperti Direktur Utama PDAM, harusnya melalui uji kepatutan dan kelayakan jangan asal diberikan, seperti yang baru terjadi, dengan tujuan untuk menampung politisi yang tak punya posisi di parlemen," katanya.
Sebab menurut Richard, PDAM sebagai BUMD itu milik pemerintah dan uang yang akan digunakan untuk membayar honor pemimpin perusahaan tersebut adalah uang rakyat, maka hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah, dalam hal ini wali kota.
Ia mengatakan, jika memang mau memajukan perusahaan tersebut, maka pemerintah harus memikirkan untuk menyerahkan posisi tersebut kepada para profesional.
"Karena pengelolaanya akan lebih baik, dan mereka akan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan pada akhirnya akan memajukan perusahaan daerah tersebut," katanya.
Namun ia mengatakan, DPRD akan memberikan kesempatan kepada direktur utama PDAM Manado, untuk menunjukan kinerjanya dalam mengelola perusahaan daerah tersebut sambil melakukan perbaikan terhadap perusahaan daerah tersebut.
Selain itu, DPRD juga akan minta agar Direktur Utama PDAM menyampaikan visi dan misinya kepada para legislator, sebagai representasi rakyat, sehingga jelas kemana arahnya perusahaan daerah tersebut.
Posisi direktur utama PDAM Manado, baru berganti dari sebelumnya dijabat oleh Jimmy Kowaas, pekan lalu beralih kepada Moris Korah ketua DPC Partai Demokrat Manado, dimana BUMD tersebut pemegang 51 persen saham PT Air yang merupakan "joint venture" dengan PT WMD Belanda. M. Yusuf