Kendari (ANTARA Sulsel) - Masyarakat Buton, Sulawesi Tenggara meminta para pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten itu, untuk tinggal menetap di Pasarwajo, ibukota kabupaten setempat sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan efektif dan optimal.
Masyarakkat Buton menyampaikan permintaan tersebut dalam beberapa kali unjuk rasa di Pasarwajo akhir-akhir ini menyusul sikap para pejabat lingkup pemerintah kabupaten tersebut yang hingga saat ini masih tinggal di Kota Baubau, kurang lebih 50 kilometer dari Pasarwajo.
"Sejak pusat pemerintahan kabupaten Buton dipindahkan di Pasarwajo tahun 2001 lalu, para pejabat lingkup Pemkab Buton termasuk bupati lebih banyak tinggal di Kota Baubau," kata tokoh masyarakat Pasarwajo, La Kaka (43) di Kendari, Jum'at.
Demikian pula, ujarnya, dengan pegawai negeri sipil yang bertugas di Sekretariat Pemerintah Kabupaten Buton maupun di instansi dinas, sebagian besar tinggal menetap di Kota Baubau.
Akibatnya kata dia, pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi tugas dan kewajiban pemerintah, tidak berjalan normal.
"Oleh karena itu, masyarakat Buton meminta para pejabat dan pegawai Pemkab Buton untuk tinggal menetap di Pasarwajo, sehingga pelayanan di kantor-kantor pemerintah bisa berjalan sebagaimana mestinya," katanya.
Menurut dia, kantor-kantor pemerintah di Pasarwajo, baru buka melayani masyarakat setelah di atas jam 09.00 wita.
Hanya beberapa jam setelah masuk kantor melayani masyarakat, kata dia, para pejabat dan pegawai kantor sudah bergegas lagi kembali di Kota Baubau.
"Makanya, pelayanan kepada masyarakat kerap kali terabaikan karena para pejabat dan pegawai selalu terlambat masuk kantor dan pulang lebih cepat," katanya.
Itu sebabnya, kata dia, dalam dua pekan terakhir, masyarakat dan mahasiswa Pasarwajo melakukan aksi demonstrasi dengan menyandera seluruh mobil dinas milik Pemkab Buton yang melintas di jalan raya.
"Masyarakat Pasarwajo, tidak membolehkan lagi mobil dinas milik Pemkab Buton dipakai para pejabat dan pegawai yang tinggal di Kota Baubau," katanya. E.S. Syafei