Mamuju (ANTARA Sulbar) - Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat mengharapkan program pro rakyat yang dicanangkan Presiden Jokowi dilaksanakan tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Program pro rakyat memanfaatkan pengalihan subsidi BBM mesti disalurkan dengan tepat sasaran agar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Mamuju," kata legislator DPRD Mamuju dari Partai PDI Perjuangan Ado Masud pada dalam diskusi publik dengan tema kupas tuntas pengalihan subsidi BBM di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, pemerintahan Jokowi telah menaikkan BBM untuk pengalihan subsidi BBM untuk kegiatan produktif dan program pro rakyat yang diantaranya seperti kartu indonesia sehat (KIS) dan kartu indonesia pintar (KIP) dan pembangunan infrastruktur diberbagai sektor.
"Program itu akan diawasi agar tepat sasaran dan masyarakat yang berhak mendapatkannya betul betul menerima," katanya.
Menurut dia, kenaikan BBM juga telah menimbulkan dampak penimbunan yang meresahkan masyarakat terbukti dengan terjadinya kelangkaan BBM, seharusnya itu ditindak tegas aparat penegak hukum.
"Demikian juga spekulasi harga harga sembako yang naik dipasaran akibat BBM naik,spekulasi seperti ini harus diawasi mesti diawasi semua pihak agar tidak terjadi.
Ia menyampaikan PDI perjuangan sebelum menjadi partai penguasa menilai minyak belum bisa naik karena cadangan minyak masih stabil dan saat ini cadangan minyak sudah habis buktinya investor migas sudah masuk ke sulbar untuk mengelola minyak.
"Sehingga agar minyak sebagai energi tidak terbarukan agar tidak cepat habis maka mafia migas harus diawasi salah satunya dengan menaikkan BBM, selama ini mafia telah bermain dengan cara membeli jerigen di industri ditampung yang dijual kepada industri padahal untuk masyarakat umum, ini harus ditindak tegas aparat hukum," katanya. Agus Setiawan
Berita Terkait
DPRD Sulsel anggarkan dana aspirasi Rp100 miliar untuk infrastuktur
Rabu, 24 April 2024 9:25 Wib
Desi Ratnasari memilih kantor DPRD Sulsel lakukan penelitian doktor
Rabu, 24 April 2024 0:41 Wib
Pansus DPRD Lutim rampungkan studi tiru Perda KLA di Bogor
Selasa, 23 April 2024 21:12 Wib
Pansus DPRD Bulukumba mematangkan Ranperda Perlindungan Nelayan
Selasa, 23 April 2024 17:25 Wib
Legislator Sulsel meminta Disdik terapkan sistem zonasi guru PPPK
Senin, 22 April 2024 20:34 Wib
DPRD dan Pemkab Lutim studi tiru Perda KLA di Kota Bogor
Sabtu, 20 April 2024 11:12 Wib
DPRD Sulsel mendorong Pemprov perkuat ketahanan pangan
Rabu, 17 April 2024 4:18 Wib
DPRD Sulbar sahkan lima perda
Senin, 15 April 2024 6:12 Wib