Makassar (ANTARA Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan efisiensi mutlak diperlukan dalam menjalankan pemerintahan tetapi pilihannya harus dipertimbangkan secara bijak.
"Membangun efisiensi di pemerintahan itu memang mutlak diperlukan saya sepakat pada titik itu, tetapi pilihannya harus dipertimbangkan," kata gubernur dua periode tersebut menanggapi aturan yang melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyelenggarakan rapat di hotel, di Makassar, Rabu.
Syahrul mengatakan efisiensi seharusnya dapat dibangun dengan kebijakan fiskal yang lebih baik antara pemerintah pusat, provinsi, hingga ke kabupaten.
"Tupoksi masing-masing departemen yang diatur dengan baik agar tidak tumpang tindih justru akan memberikan efisiensi yang jauh lebih besar dibandingkan melarang kegiatan rapat PNS di hotel," kata gubernur.
Menurut Syahrul selama ini sektor perhotelan telah membantu mewujudkan visi Sulsel sebagai simpul jejaring nasional, untuk itu pihaknya akan mendukung sektor ini terkait Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan rapat di hotel.
"Perhotelan sudah membantu mengkristalisasi visi Sulsel sebagai simpul jejaring nasional untuk itu saya tidak akan meninggalkan sektor perhotelan," ujarnya.
Sebagai wujud dukungan terhadap sektor ini Syahrul berjanji akan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk memperlunak aturan tersebut.
"Kita susun rasionalisasi yang jelas dan surati presiden agar setidaknya memperlunak aturan itu," pungkasnya. Biqwanto
Gubernur: Efisiensi Mutlak Tapi Pilihannya Harus Bijak
"Membangun efisiensi di pemerintahan itu memang mutlak diperlukan saya sepakat pada titik itu, tetapi pilihannya harus dipertimbangkan," kata gubernur dua periode tersebut menanggapi aturan yang melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyelenggarakan ra