Makassar (ANTARA Sulsel) - Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Makassar, Sampara Sarip didukung sejumlah legislator untuk memimpin panitia khusus (Pansus) pemekaran dan pembentukan kecamatan kepulauan.
"Kita harus objektif melihat, meskipun ini politis. Saya akan tetap mendukung Sampara Sarip di Pansus Kecamatan ini karena hanya beliau yang layak memimpin pansus itu," ujar Legislator Demokrat, Basdir di Makassar, Kamis.
Alasan penunjukannya terhadap Sampara Sarip karena tidak ada legislator di Makassar yang betul-betul memahami apa yang terjadi dan yang diinginkan oleh orang kepulauan.
Sampara dikenalnya sejak lama sebagai warga yang lahir, beristri dan membina rumah tangga juga dengan warga pulau. Apalagi Sampara adalah tokoh masyarakat dan Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sejak tahun 1990-an selama tiga periode.
Setelah berubah nama dari LKMD menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Sampara masih tetap ditunjuk sebagai ketua organisasi itu hingga saat ini.
"Sekarang, saya tanya kepada semuanya, adakah yang paham mengenai kepulauan selain H Sampara. Sekarang saja beliau masih menjabat sebagai Ketua LPM meskipun sudah jadi anggota dewan," katanya.
Basdir yang juga dekat dengan warga kepulauan, apalagi mendapat dukungan suara yang cukup banyak dari kepuluan waktu pilcaleg beberapa waktu lalu mengaku politisi PPP ini akan cocok dengan legislator Nasional Demokrat (Nasdem) Rudianto Lallo sebagai sekretarisnya.
Rudi merupakan warga kepulauan lainnya yakni warga Pulau Lakkang yang sudah ditetapkan menjadi desa wisata oleh Dinas Pariwisata.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar memprioritaskan terbentuknya kecamatan kepulauan karena luasnya wilayah serta banyaknya pulau yang dimiliki kota ini sehingga muncul wacana pembentukannya sejak setahun lalu.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, pembentukan kecamatan baru itu dianggapnya perlu agar pengembangan kawasan serta penyerapan anggaran kepulauan bisa adil seperti dengan kecamatan lainnya.
Karenanya, dia kembali menegaskan komitmennya memberikan perlakukan adil kepada warga di kepulauan dengan memprioritaskan pembentukan kecematan kepulauan demi meratanya pembangunan.
"Berkaitan pemekaran kecematan, prioritas kami kecamatan kepulauan. Ini juga sekaligus menjawab usulan dari legislator yang menginginkan adanya pemerataan di pulau dengan di daratan," katanya.
Bukan cuma pembentukan kecamatan kepulauan baru, Pemkot juga telah membahas mengenai rencana pemekaran baru yang penduduknya semakin padat.
"Empat kecamatan yang diusulkan untuk pemekaran, Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, dan Kecamatan Ujung Tanah. Tapi kayaknya untuk lebih efektif pemerintahan ini kita utamakan dulu kepulauan," jelasnya.
Wali Kota Makassaar, Mohammad Ramdhan Pomanto menyampaikan sesuai dengan misinya yakni membentuk kecamatan kepulauan segera diwujudkan.
"Insya Allah tahun ini akan diketuk. DPRD juga mendukung kecamatan kepulauan karena akan memberikan dampak positif bagi masyarakaat di pulau itu," terang Danny beberapa waktu lalu saat mendistribusikan bantuan logistik berupa bahan pokok di dua pulau yakni Pulau Lumu-lumu dan Pulau Bone Tambu, Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Ujung Tanah.
Menurut pasangan Syamsu Rizal ini, saat ini pulau itu hanya mendapatkan dana sekitar 1/700 dari APBD Makassar. Tapi kalau kecamatan pulau terbentuk berarti anggaran akan lebih besar yakni sekitar 1/55 dari APBD. Agus Setiawan
Berita Terkait
PPP sampaikan selamat kepada Prabowo-Gibran usai putusan PHPU Pilpres di MK
Senin, 22 April 2024 18:31 Wib
PAN minta PPP deklarasikan dukungan resmi jika bergabung dengan KIM
Selasa, 16 April 2024 13:25 Wib
PPP beri selamat kepada pasangan Prabowo-Gibran
Jumat, 22 Maret 2024 11:49 Wib
Puan Maharani serahkan pada rakyat untuk menilai presiden boleh berkampanye
Minggu, 28 Januari 2024 1:35 Wib
Puan Maharani sebut kader muda PPP di Sulsel menjunjung etika
Minggu, 28 Januari 2024 1:33 Wib
Ketua Majelis Pertimbangan DPP: Pejuang PPP dukung Prabowo telah melawan kebijakan partai
Jumat, 19 Januari 2024 14:40 Wib
Ketum PPP Mardiono fokuskan pemenangan Pileg dan Pilpres 2024
Sabtu, 25 November 2023 9:41 Wib
Plt Ketum PPP: Usia bukan tolak ukur memilih pemimpin
Sabtu, 11 November 2023 18:22 Wib