Makassar (ANTARA Sulsel) - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz mengagendakan Musyawarah Wilayah IV tandingan setelah kubu Romahurmuziy sukses menggelarnya.
Sekretaris Jenderal DPP PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah, Senin, langsung bereaksi dengan mengagendakan Musyawarah Wilayah (Muswil) ke VII tandingan untuk menentukan calon ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan.
"Setelah disahkan di Kementerian Hukum dan HAM, kami pasti akan gelar Muswil tandingan dan muswil itu akan dipimpin oleh Taufiq Zainuddin," ujarnya.
Dimyati menilai, Muswil ke VII yang digelar Amir Uskara dari kubu Romahurmuziy tidak sah karena dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta Timur pada 24 Februari lalu, mengabulkan gugatan mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA).
Majelis hakim menilai gugatan yang diajukan kubu Suryadharma Ali adalah dampak dari intervensi pihak tergugat, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dianggap ikut campur dalam konflik internal partai.
"Ketua PPP Sulawesi Selatan yang sah adalah pak Taufiq Zainuddin. Saat ini dipercayakan sebagai ketua pelaksana tugas. Bukan Muhammad Aras," katanya.
Hal senada diutarakan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP kubu Djan, Andi Mariattang. Dia mengatakan, Muswil PPP Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Hotel Sahid pada Minggu (1/3) malam tidak sah.
Dia menilai, hingga saat ini perseteruan antarkubu belum mencapai titik akhir. Dimana proses persidangan tingkat banding juga masih sementara berjalan.
Mantan Wakil Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan ini menambahkan, harusnya pemilik suara dalam hal ini seluruh DPD bisa berfikir lebih jernih dengan tidak menggunakan suaranya kepada sesuatu yang tergesa-gesa.
"Kondisi partai saat ini masih dalam keadaan tidak menentu sehingga saya hanya mengembalikan sepenuhnya kepada pemilik suara dalam hal ini DPC tidak tergesa-gesa lebih berfikir jernih dan pelaksanaan muswil sendiri belum memiliki dasar. Tapi itulah saya katakan semuanyadikembalikan kepada pemilik suara yakni DPD," jelasnya.
Diketahui, Muswil ke VII, demisioner Sekretaris DPW PPP Sulawesi Selatan Muhammad Aras terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan menggantikan Amir Uskara. Selain itu, Muswil ini pun menunjuk empat formatur untuk membantu Ketua terpilih sebelum terbentuk kepengurusan resmi .
Ketua DPW PPP Sulsel terpilih Muhammad Aras mengatakan setelah dirinya terpilih sebagai Ketua DPW PPP Sulsel ada pekerjaan yang berat menunggunya.
"Konsolidasi seluruh kader menjadi tugas selanjutnya. Berbagai kepentingan yang ada di PPP tetap akan saya akomodir tanpa menafikan yang lainnya," ujarnya.
Aras mempunyai waktu hingga 14 hari untuk membentuk kepengurusan DPW PPP Sulsel periode 2015-2020. Masalah dualisme kepungurusan di tingkat DPP, Aras mengatakan pihaknya akan tetap memfasilitasi kepada kader yang berseberangan dengan Mukhtamar di Surabaya.
"PPP yang sah adalah kubu Romahurmuzy. Itu berdasarkan SK yang diterbitkan Kemenhun HAM pada 28 Oktober lalu," jelasnya. Agus Setiawan
Berita Terkait
Aktivis sebut RUU Ketahanan Keluarga merupakan regulasi tandingan RUU TPKS
Selasa, 28 Desember 2021 19:10 Wib
Ketua AMPG Tidak Ingin ada munas Partai Golkar tandingan
Jumat, 29 November 2019 17:47 Wib
KONGRES PSSI TANDINGAN
Rabu, 2 Maret 2011 17:37 Wib
Konfercab Tandingan HMI Cabang Makassar Dipastikan Ilegal
Minggu, 12 Juni 2016 13:11 Wib
Gerindra Pangkep kirim rekomendasi tandingan
Kamis, 25 Juni 2015 5:31 Wib
Aktivis hukum pertanyakan rancangan bantuan hukum tandingan
Jumat, 19 Juni 2015 22:05 Wib
Pansus RTRW Makassar minta konsultan tandingan
Jumat, 5 Juni 2015 12:52 Wib
PPP Sulsel kubu Djan belum gelar muswil
Kamis, 12 Maret 2015 19:24 Wib