Makassar (ANTARA Sulsel) - Legislator Komisi II DPR-RI Azikin Solthan meminta kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, Sulawesi Selatan agar mewaspadai mobilisasi massa pada pemilihan kepala daerah pada akhir tahun ini.
"Ini yang harus diwaspadai oleh seluruh penyelenggara pilkada sama Bawaslu. Pilkada serentak tidak terjadi di 24 kabupaten/kota, hanya setengah yang menggelarnya dan kemungkinan mobilisasi massa itu ada, jadi waspadai saja," ujarnya yang dihubungi dari Makassar, Rabu.
Azikin Solthan mengatakan, mobilisasi massa dalam setiap pemilihan umum baik legislatif maupun kepala daerah selalu menjadi perhatian, apalagi jika memang ada yang ditemukan.
Mobilisasi massa, kata mantan Bupati Bantaeng dua periode itu, biasanya dilakukan oleh sekelompok tim sukses dengan mengambil warga dari penduduk tetangga atau dari daerah lainnya.
"Karena pilkada di Sulsel dilakukan serentak kecuali 13 daerah lainnya. Jadi jangan sampai ada mobilisasi massa dari 13 daerah ke daerah-daerah lain yang sedang melaksanakan pencoblosan. Saya minta KPU dan Bawaslu serta aparat keamanan harus mengantisipasi hal tersebut," katanya.
Ditambahkan Azikin, mobilisasi massa dari daerah yang tidak menyelenggarakan pilkada ke daerah lain sangat dimungkinkan untuk memambah perolehan suara bagi calon tertentu yang sedang bertarung di daerah lain.
"Saya kira potensi suara sangat mungkin besar karena banyak daerah yang berdekatan langsung, misalnya Makassar yang berdekatan dengan Gowa dan Maros. Apalagi PNS banyak disana yang tidak ikut memilih. Masyarakat bisa melakukannya itu dengan hanya membawa surat domisili saja. Kalau KTP bisa cepat dicek," kata politisi Gerindra itu.
Dalam Peraturan KPU, sambungnya, juga harus ditegaskan soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tambahan surat suara sebesar 2,5 persen dari surat suara yang sudah ditetapkan.
"Nanti di PKPU harus ditetapkan tentang administrasi DPT. DPT berapa, cadangan surat suara 2,5 persen dari DPT berapa. Kalau sudah habis lalu datang masyarakat untuk memilih, tidak diperbolehkan memilih," jelasnya.
Menyikapi hal itu, Ketua KPU Sulsel Iqbal Latief menegaskan bahwa akan melakukan kordinasi terhadap semua pihak mengenai pencegahan ini. Menurutnya, pencegahan ini harus ditegaskan.
"Hal ini juga menjadi kekhwatiran kami dari KPU. Makanya, kami juga tetap akan menjadikan daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pileg dan pilpres lalu sebagai pembanding," katanya. Agus Setiawan
Berita Terkait
Ketua DPD II Lutra mendukung Airlangga kembali pimpin Golkar
Kamis, 18 April 2024 23:37 Wib
Ekonom: Pelemahan cadangan devisa Indonesia berpotensi hingga kuartal II-2024
Rabu, 17 April 2024 11:26 Wib
Komisi II DPR tunda raker soal Pemilu 2024 karena KPU tidak hadir
Senin, 1 April 2024 18:40 Wib
AP II antisipasi lonjakan mudik Lebaran 2024 di Bandara Soekarno-Hatta
Minggu, 24 Maret 2024 20:39 Wib
Basarnas tutup operasi pencarian korban Kapal Yuiee II di Perairan Selayar
Kamis, 21 Maret 2024 20:55 Wib
Ketua Komisi II DPR RI mengapresiasi kinerja penyelenggara Pemilu 2024
Kamis, 21 Maret 2024 2:59 Wib
Tim SAR kembali menemukan mayat korban kapal tenggelam Yuiee Jaya II
Rabu, 20 Maret 2024 3:40 Wib
Basarnas tambah tiga hari pencarian korban Kapal Yuiee Jaya II tenggelam
Selasa, 19 Maret 2024 17:10 Wib