Makassar (ANTARA Sulsel) - Sebanyak 33 orang Komisioner Panitia Pengawas Pemilu di 11 kabupaten yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 9 Desember 2015 dilantik.
"Komiten Panwas adalah bertugas mengawasi dan jalannya Pilkada nanti. Selain itu idealnya harus memiliki integritas dan pengetahuan yang luas tentang aturan, "kata Komisioner Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas saat melantik di Makassar, Jumat.
Menurut komisioner yang mengkoordinasi Divisi Sumber Daya manusia dan Organisasi pengawas harus memiliki jiwa integritas dan itu mutlak di pegang dalam menjalankan tugas pengawasan.
"Tidak ada pilihan lain, dan tidak boleh ada komplain, prinsip keduanya harus dipegang dan dijalankan mengingat tanggungjawab mereka cukup besar pada pilkada nanti," tegasnya.
Sementara Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, panwas adalah simbol dari kepercayaaan publik dalam pelaksanaan setiap even politik seperti halnya Pilkada.
Kendati adanya pertentangan antara Penyelanggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum terkait kecurangan-kecurangan namun diharapkan dua lembaga negara ini harus bersinergi mensukseskan pilkada di Sulsel.
"Panwaslu meskipun seringg bertentangan dengan KPU terkait persoalan-persoalan namun saya yakin akan bersinergi serta bekerja sama satu sama lain. Penyelengara adalah Simbolik mayoritas pemilu," katanya.
Ketua Panwaslu Laode Arumahi pada kesempatan itu menyatakan Pilkada merupakan momentum sejarah daerah, untuk itu integritas komisioner harus menjadi harga mati dalam pengawasan
"Integritas hal paling penting dipunyai setiap komisioner. Saat ini kami sedang membangun kepercayaan publik, karena kenapa mengingat persoalan lalu penyelenggara ikut bermain," sebutnya.
Laode menambahkan, pihaknya akan berupaya penuh untuk mensukseskan Pilkada tanpa ada bentuk kecurangan. Kendati kecurangan tidak bisa dihindari namun dapat diminimalisir.
"Kami akan berusaha kesitu. Itu yang mau diperbaiki hubungan antara kedua lembaga negara dengan dikeluarkannya rekomendasi yang bersifat mengikat. Sebenarnya kami konsisten bila terjadi pelanggaran dan bisa diproses di tingkat DKPP," ujarnya. FC Kuen
Berita Terkait
Bawaslu RI ungkap upaya pencarian panwas distrik hilang di Papua Tengah
Rabu, 28 Februari 2024 7:21 Wib
Bawaslu Takalar kumpulkan PPK-PPS menjelang rapat pleno DPS Pemilu 2024
Selasa, 4 April 2023 23:44 Wib
Bawaslu Sulbar rekrut 648 orang Panwas Kelurahan dan Desa
Rabu, 18 Januari 2023 6:22 Wib
Panwas Mamuju jaring pengawas desa
Selasa, 18 Februari 2020 22:44 Wib
Panwas Mamuju jaring pengawas desa
Selasa, 18 Februari 2020 22:44 Wib
Panwas Mamuju jaring pengawas desa
Selasa, 18 Februari 2020 22:44 Wib
Panwas Pilkada Soppeng resmi dilindungi asuransi BP Jamsostek
Kamis, 6 Februari 2020 5:27 Wib
Panwaslu 15 Kecamatan di Makassar dilantik
Sabtu, 21 Desember 2019 20:18 Wib