Makassar (ANTARA Sulsel) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memulai tahap pertama pembayaran pembebasan lahan kereta api sepanjang 30 kilometer di Kabupaten Barru dengan mengucurkan anggaran sebesar Rp49 miliar dari APBD Sulsel tahun 2015.
"Hari ini kita gembira melihat pembebasan lahan yang mendapat respon luar biasa dari masyarakat dan tidak ada ganti rugi, yang ada kita ganti untung bagi masyarakat," kata Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo usai melakukan pembayaran secara simbolis di Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Sulsel, Rabu.
Gubernur mengatakan, pihaknya telah membangun kesepakatan dengan Bupati Barru Idris Syukur dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto untuk memastikan masyarakat memperoleh ganti untung.
"Dan dilaporkan di Kabupaten Barru sama sekali tidak ada persoalan," tambahnya.
Menurut Gubernur, pembayaran perdana pembebasan lahan ini merupakan moment yang bersejarah bagi Sulsel karena merupakan langkah konkrit untuk menghadirkan kereta api di wilayah ini.
"Kereta api bukan hanya proyek tetapi membangun peradaban dan mengubah wajah suatu wilayah," ujarnya.
Gubernur juga memberi apresiasi kepada Kementerian Perhubungan khususnya pada Dirjen Perkeretapian atas dukungan penuhnya terhadap pelaksanaan proyek ini.
"Oleh karena itu hari ini saya sepakat dengan Pak Bupati dan Kanwil BPN untuk mempercepat dengan kecepatan dua kali lipat dari apa yang ada," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulsel Muhammad Ikhsan mengatakan dana Rp49 miliar tersebut akan dibayarkan kepada 491 pemilik.
"Tahap ini kita harapkan mulai hari ini, dan seterusnya, dana kami sudah siap," kata dia.
Lebih lanjut Bupati Barru Idris Syukur mengatakan proses pembayaran kepada 491 pemilik lahan ini ditargetkan akan selesai dalam satu minggu.
"Tidak ada masalah, karena seperti yang dikatakan gubernur tadi, yang kami berikan adalah ganti untung, bukan ganti rugi," kata Idris.
Besarnya nilai pembayaran pembebasan lahan ini diakui oleh salah seorang warga penerima ganti rugi Sirajuddin Tahir.
"Saya ambil patokan dari masyarakat yang pernah menjual lahannya itu paling tinggi Rp3,5 juta per are, tetapi saya mendapat penggantian sampai Rp6,5 juta per are, bahkan ada yang mendapat tujuh sampai delapan juta," katanya.
Karenanya Sirajuddin yang berprofesi sebagai petani ini merasa cukup puas dengan biaya penggantian tersebut.
Berita Terkait
API minta penerapan Permendag 36/2023 tak ditunda demi industri tekstil
Selasa, 5 Maret 2024 17:36 Wib
Polisi sita senjata api hingga granat dari rumah praktik perdukunan
Senin, 4 Maret 2024 17:33 Wib
Kemenhub: Tingkat keterisian penumpang Kereta Api Makassar-Parepare 75 persen
Kamis, 22 Februari 2024 10:59 Wib
Liga 1 Indonesia - Persib Bandung ditahan imbang Persis Solo
Minggu, 4 Februari 2024 18:00 Wib
Polisi pastikan KKB Numbuk Telenggen merampas senjata api KP3 Ilaga
Sabtu, 3 Februari 2024 17:06 Wib
Enam kereta api termewah di dunia
Selasa, 30 Januari 2024 12:25 Wib
Badan Geologi memaparkan dampak positif erupsi gunung api
Jumat, 19 Januari 2024 14:42 Wib
23 orang tewas akibat ledakan pabrik kembang api di Thailand
Jumat, 19 Januari 2024 6:23 Wib