Makassar (ANTARA Sulsel) - Anggota DPRD Makassar mengundang secara khusus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan untuk membahas masalah keuangan dan aset Pemerintah Kota yang selalu menjadi penghambat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian.
"Kami sengaja undang khusus pihak BPK agar bagaimana caranya Makassar mampu meraih opini WTP," kata anggota Komisi A DPRD Makassar Wahab Tahir di Makassar, Selasa (30/6).
Rapat tertutup yang digelar anggota Badan Anggaran DPRD Makassar dengan pihak BPK itu sekaligus menjadi ajang "lobi" terhadap BPK agar memperlunak soal pengelolaan aset pemerintah kota.
Persoalan pengelolaan aset memang selalu menjadi salah satu alasan kenapa kota Makasar tidak pernah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu, dewan yang memiliki fungsi pengawasan mengupayakan agar bagaimana caranya Makassar mampu meraih opini WTP.
"Kita berharap setelah pertemuan ini, Makassar mampu raih opini WTP," kata Wahab yang tidak mau membeberkan secara gamblang inti pertemuan tersebut.
Anehnya, rapat yang dilakukan sejak siang di ruang Banggar itu terbilang tidak seperti biasanya. Karena tidak ada seorang pun yang berhak masuk selain anggota Banggar dan Pihak BPK.
Berita Terkait
Pemkot Makassar jadi yang pertama di Sulsel serahkan laporan keuangan ke BPK
Sabtu, 16 Maret 2024 1:47 Wib
KPU: Anggaran Sirekap akan dilaporkan dan diaudit oleh BPK
Sabtu, 24 Februari 2024 0:35 Wib
KPK memeriksa empat ASN Kemenhub terkait pengondisian audit BPK
Jumat, 23 Februari 2024 14:53 Wib
BPK serahkan dua LHP penghitungan kerugian negara kepada Jaksa Agung
Jumat, 2 Februari 2024 11:08 Wib
Penyidik KPK periksa Sekjen Kemenhub soal pengondisian temuan BPK
Senin, 22 Januari 2024 14:33 Wib
KPK ungkap dua tersangka baru dugaan korupsi DJKA dari ASN Kemenhub dan BPK
Senin, 22 Januari 2024 14:31 Wib
Pj Sekda Makassar segera menindaklanjuti LHPK rekomendasi BPK
Jumat, 19 Januari 2024 22:04 Wib
Kemenkumham Sulsel gandeng BPK-Kejaksaan sosialisasi budaya antikorupsi
Jumat, 19 Januari 2024 21:13 Wib