Mamuju (ANTARA Sulbar) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia mengawasi ketat penggunaan anggaran dana desa yang akan dikucurkan pemerintah pusat tahun ini.
"Rp20 triliun dana desa akan dikucurkan pemerintah pusat keseluruh pelosok desa di tanah air tahun ini yang akan diawasi ketat" kata Kepala BPK RI Ardan Adi Perdana saat menghadiri pelantikan Kepala BPKP Provinsi Sulbar di Mamuju, Selasa.
BPKP akan mengawasi ketat anggaran dana desa tersebut sehingga pengelolaannya dapat maksimal dan transparan dan bermanfaat untuk peningkatan pembangunan di desa.
Menurut dia, anggaran dana desa akan terus mengalami peningkatan setiap tahun, sehingga pengelolaan harus terus menerus pula dibuat akuntabel agar anggaran tersebut dapat bermuara bagi kesejahteraan masyarakat.
BPKP juga mendoron peningkatan pengawasan oleh pimpinan pemerintahan dari pusat hingga desa sehingga upaya memaksimalkan pengelolaan dana desa dapat benar benar diwujudkan.
"Pada (16/5) tahun ini, didepan para Mentri dan Gubernur telah disampaikan pentinnya dan diberikan arahan agar kapabilitas harus ditingkatkan menyankut pengelolaan anggaran dana desa, agar kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan," katanya.
Berita Terkait
Pemprov Sulbar menggalakkan dua program pengendalian inflasi
Senin, 18 Maret 2024 18:43 Wib
Dinas PUPR Sulbar: Ranperda jasa konstruksi untuk bangun pengusaha
Minggu, 17 Maret 2024 1:59 Wib
Pembalap Polewali Mandar Sulbar raih podium ARRC UB150 di Thailand
Sabtu, 16 Maret 2024 18:50 Wib
Sulbar merumuskan model pengorganisasian tim pengelola SPBE setiap OPD
Sabtu, 16 Maret 2024 13:19 Wib
BPBD usulkan 19.000 warga Sulbar dapat bantuan gempa
Sabtu, 16 Maret 2024 1:49 Wib
Kodim 1418/Mamuju menanam lima komoditas pertanian di Desa Bambu
Sabtu, 16 Maret 2024 1:48 Wib
Pemprov Sulbar susun peta jalan komoditas unggulan guna permudah investasi
Jumat, 15 Maret 2024 21:32 Wib
Pemprov Sulbar bantu lima ton beras kepada korban banjir di Mamasa
Jumat, 15 Maret 2024 18:06 Wib