Jumat, 23 Juni 2017

PJI Sulsel gelar diskusi pengendalian inflasi daerah

id pji sulsel, inflasi daerah, bakti, apindo
PJI Sulsel gelar diskusi pengendalian inflasi daerah
Ketua Apindo Sulsel Latunreng (kiri) dan Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel Causa Iman saat diskusi media dan pengendalian inflasi daerah di Makassar, Sabtu (31/10) (ANTARA FOTO/Darwin Fatir)
"Kenaikan UMP ini tentu memberatkan pengusaha bila dikalikan jumlah penambahan UMP...
Makassar (ANTARA Sulsel) - Pengurus Daerah Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan mengelar diskusi media dan pengendalian inflasi daerah di gedung BaKTI, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu.

Dalam diskusi tersebut Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan Causa Iman mengatakan pengendalian inflasi harus dilakukan semua pihak terkait dan tidak serta merta hanya pemerintah dan pihak perbankan saja.

Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel Latunreng menyatakan kenaikan inflasi dipicu dengan naiknya harga-harga serta membenani pengusaha dalam hal kenaikan harga. Inflasi juga dipicu pertumbuhan ekonomi.

Dirinya juga menyinggung kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel dengan kisaran Rp2,3 jutaan yang sebelumnya pihak pengusaha hanya menginginkan Rp2,1 jutaan. Hal tersebut mengikuti regulasi pusat melihat pertumbuhan ekonomi nasional dengan selisih pemberian upah 1,5 persen.

"Kenaikan UMP ini tentu memberatkan pengusaha bila dikalikan jumlah penambahan UMP sekitar Rp300 ribuan maka akan ada tambahan dana yang harus dikeluarkan pengusaha sekitar seratusan juta lebih, sementara harga-harga terus melonjak naik," ungkapnya.

Kendati demikian pihaknya tetap mengikuti aturan pemerintah namun disisi lain ekonomi makin membaik tetapi pengusaha akan disulitkan dengan beban produksi serta biaya pajak.

Selain itu menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kata dia, apakah kesediaan SDM tenaga kerja kita mampu bersaing dengan gaji tersebut sementara pekerja asing gaji yang mereka terima akan cukup besar hingga Rp15 jutaan, mengalahkan pekerja lokal sekitar Rp2,3 jutaan.

"Seharusnya memang pekerja kita diberi upah berdasarkan kompetensi dan skil mereka, di Indonesia pengurusan upah itu diatur pemerintah bukan pada perusahaan, sementara diluar negeri mereka diupah berdasarkan kemampuan mereka, lantas bagaimana menghadapi MEA nanti," bebernya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel Hadi Basalamah pada kesempatan itu mengemukakan pihaknya optimis dapat mengendalikan inflasi hingga akhir tahun dengan terus berkoordinasi denggan Pemkab di tiap Kabupaten dan Kota.

Menurut dia tidak terkendalinya distribusi barang dan jasa menjadi pemicu inflasi, namun pihaknya memberikan jaminan distribusi barang dan jasa akan tetap stabil hingga Desember. Sementara untuk masalah pangan, dirinya mengkalim Sulsel penyumbang terbesar suplai di provinsi lainnya pada masa kemarau.

"Kami terus melakukan pemantauan harga-harga di pasar tradisional guna mengantipasi permainan harga. Sedangkan masalah pangan salah satunya beras kita surplus bahkan telah suplai ke provinsi lain. Saat ini stok beras bisa bertahan hingga 3 bulan ke depan," sebutnya.

Hadi juga menjelaskan terus berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) guna menjaga inflasi tetap stabil termasuk harga komuditi beras, sebab saat ini Bulog paling besar menyerap pangan dari Sulsel.

"Bila ada kenaikan inflasi maka tim segera mengelar pasar murah guna mengendalikan harga-harga. Selain itu komunikasi terus kita bangun dengan provinsi lain termasuk masalah distribusi pangan, mengingat selalu ada mekanisme pasar yang berlaku," tambahnya.

Editor: Daniel

COPYRIGHT © ANTARA 2015

Baca Juga