Makassar (ANTARA Sulsel) - Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar menyoroti terhambatnya pengumuman calon kepala sekolah hasil lelang jabatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Makassar.
"Semuanya kacau karena memang perencanaannya yang tidak matang, asal melaksanakan saja lelang jabatannya," ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar Andi Nurman di Makassar, Sabtu.
Dia mengatakan, terhambatnya pengumuman calon kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) salah satunya disebabkan karena lelang jabatan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
Menurut Nurman, pelaksanaan lelang jabatan yang jumlahnya melebihi 1.000 orang untuk tiga tingkatan kepala sekolah itu dianggap tidak maksimal karena proses berlanjut hingga pada penganggaran baru di tahun 2016.
"Perencanaannya tidak matang, seharusnya seleksi diadakan pada pertengahan tahun anggaran 2015. Tapi sudah hampir selesai masa anggaran, mereka baru laksanakan. Ini sudah tidak rasional dan harus dianggarkan di penganggaran baru lagi," ungkapnya.
Politikus Partai Golkar itu menilai ketidakprofesionalan Kepala Dinas Pendidikan Alimuddin Tarawe patut menjadi perhatian Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto.
"Dinas Pendidikan salah satu bagian terpenting dalam pemerintahan wali kota, sehingga harus betul-betul diisi oleh orang yang kompeten di bidangnya dengan latar pendidikan dan pengalaman dari keguruan," katanya.
Sementara Ketua Dewan Pendidikan Sulsel Dr Adi Suryadi Culla mengatakan lambatnya pengumuman kepala sekolah harus dijelaskan ke publik supaya tidak menimbulkan tanda tanya besar.
"Kepala Dinas Pendidikan perlu menjelaskan mengenai terlambatnya pengumuman itu dan apa saja yang menjadi kendalanya, apalagi sebelumnya sudah disebutkan kalau tidak lama lagi akan diumumkan hasilnya," katanya.
Calon kepala sekolah yang lulus tes akan memperebutkan 367 jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN), 44 jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), 22 jabatan kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebanyak sembilan sekolah.
Berdasarkan data, lelang jabatan kepala sekolah hanya diikuti 961 calon kepala sekolah dari jumlah 1.385 dan 437 sisanya dinyatakan gugur karena tidak mengambil kartu ujian.
Jumlah peserta calon kepala sekolah seharusnya hanya 948 orang karena 437 sudah dinyatakan gugur lebih awal sebelum mengikuti tes.
Namun di detik-detik terakhir sebelum pelaksanaan tes tertulis dilangsungkan di dua sekolah berbeda yakni di SMA Negeri 16 dan SMP Negeri 2 ada tambahan peserta sebanyak 13 orang.
Berita Terkait
Sistem "interlock" mengatasi perundungan di sekolah
Kamis, 7 Maret 2024 12:43 Wib
UIN Alauddin mendampingi Pemkab Takalar atasi anak tidak sekolah
Rabu, 6 Maret 2024 17:14 Wib
Presiden Jokowi: Kasus perundungan jangan ditutupi demi nama baik sekolah
Sabtu, 2 Maret 2024 11:55 Wib
Seratusan siswa dari 24 sekolah se-Sulselbar ikuti kompetisi e-sport di Makassar
Sabtu, 2 Maret 2024 7:44 Wib
Disdik Makassar menjadikan SMPN 6 percontohan penggunaan panel surya
Senin, 26 Februari 2024 4:56 Wib
Kemenag Sulbar meminta madrasah melakukan akreditasi
Sabtu, 24 Februari 2024 0:29 Wib
Dinas Pendidikan Sulbar berupaya tuntaskan 48.100 anak tidak sekolah
Selasa, 20 Februari 2024 11:57 Wib
Disdik Sulsel dorong sekolah siapkan siswa masuk perguruan tinggi terbaik
Jumat, 16 Februari 2024 15:18 Wib