Makassar (ANTARA Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo menentang rencana rasionalisasi satu juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan dilakukan di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
"Saya tidak setuju rasionalisasi," tegas gubernur menanggapi rencana rasionalisasi PNS oleh Kemenpan-RB di Makassar, Selasa.
Di Sulsel, kata gubernur, selama ini aparat pemerintah dapat melakukan tugasnya dengan baik, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan rasionalisasi.
"Di Sulsel saya merasa tidak ada masalah soal pegawai, jadi apa pun namanya rasionalisasi belum saatnya di Sulsel," ujar Syahrul.
Gubernur berpendapat bahwa yang menjadi masalah bukanlah gaji, tapi seberapa besar aktivitas pegawai pemerintah agar dapat berguna bagi masyarakat.
"Yang penting bagaimana dapat berbuat dan melayani kepentingan masyarakat," kata Syahrul.
Sebelumnya diberitakan bahwa Kementerian PAN-RB akan melakukan rasionalisasi 1 juta PNS. Kemenpan-RB akan melakukan proses pemetaan sampai tahun 2019 dan merampingkan lembaga nonstruktural yang lahir berdasarkan undang-undang.
Bahkan, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi memastikan rencana rasionalisasi akan berjalan tahun 2017 setelah enam bulan pemetaan.
Berita Terkait
Kadin Sulsel siap mempromosikan KEK Bira-Takabonerate melalui PSBM XXIV
Jumat, 19 April 2024 19:44 Wib
Penjabat Gubernur Sulsel dianugerahi gelar adat Daeng Mappuji
Jumat, 19 April 2024 17:48 Wib
Kemenkumham Sulsel siap bersinergi dengan Kejati Sulsel
Jumat, 19 April 2024 13:09 Wib
Pj Gubernur: Pemprov Sulsel siap berkolaborasi dengan kejaksaan
Jumat, 19 April 2024 9:36 Wib
Pj Gubernur Sulsel mengapresiasi sinergisitas Basarnas tangani bencana
Jumat, 19 April 2024 7:40 Wib
Gerindra dan Nasdem bahas koalisi Pilkada 2024 di Sulsel
Kamis, 18 April 2024 23:37 Wib
KKSS : Pelaksanaan PSBM fokus melihat potensi produk lokal Sulsel
Kamis, 18 April 2024 20:55 Wib
Konsul Filipina temui Pj Gubernur Sulsel memperkuat hubungan bilateral
Kamis, 18 April 2024 20:41 Wib