Selasa, 22 Agustus 2017

DPR dukung pemerintah terapkan amnesti pajak

id pajak, amnesti pajak, dpr
DPR dukung pemerintah terapkan amnesti pajak
Ketua DPR Ade Komarudin (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
"Indonesia saat ini menghadapi kesulitan anggaran negara, menyusul perlambatan ekonomi global," kata Ketua DPR RI, Ade Komarudin, di Jakarta, Jumat.
Jakarta (ANTARA Sulsel) - DPR RI mendukung Pemerintah menerapkan UU Amnesti Pajak yang berusaha menarik dana milik warga negara Indonesia (WNI) dari luar ke dalam negeri untuk percepatan pembangunan
infrastuktur dan sektor pembangunan lainnya.

"Indonesia saat ini menghadapi kesulitan anggaran negara, menyusul perlambatan ekonomi global," kata Ketua DPR RI, Ade Komarudin, di Jakarta, Jumat.

Menurut Ade Komarudin, ada beberapa langkah strategis yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan anggaran negara sehingga dapat melakukan percepatan pembangunan.

Satu satu langkahnya adalah dengan menerapkan UU Amnesti Pajak yakni berusaha menarik dana simpanan WNI di luar ke dalam negeri, dan Pemerintah menerapkan pajak yang ringan.

"Pemerintah menargetkan mendapat pemasukan anggaran negara mencapai Rp165 trilun dari repatriasi dana yang masuk setelah penerapan UU Amnesti Pajak hingga akhir tahun 2016," katanya.

Akom, panggilan Ade Komarudin, berharap penerapan UU Amnesti Pajak ini dapat berjalan baik sehingga anggaran negara dapat ditingkatkan.

Menurut dia, langkah lainnya yang akan dilakukan oleh Pemerintah dengan melakukan pemotongan anggaran kementerian dan lembaga negara.

"Pemerintah akan memotong anggaran sekitar Rp133 triliun melalui APBN Perubahan 2017," katanya.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, Pemerintah sudah membuat tim yang sedang melakukan kajian, mana program prioritas dan mana program kurang prioritas yang dapat dipotong anggarannya.

Opsi pemotongan anggaran ini, kata dia, lebih baik daripada opsi tidak memotong anggaran tapi terjadi peningkatan defisit.

"Padahal dalam UU APBN sudah menyebutkan defisit APBN maksimal 2,5 persen. Jika melampaui angka tersebut, maka terjadi pelanggaran UU," katanya. 

Editor: Daniel

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Baca Juga