Makassar (ANTARA Sulsel) - Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Irjen Pol Anton Charliyan meminta kepada pihak perbankan agar menambah jam layanan bagi para nasabah atau masyarakat umum yang ingin mendapatkan "tax amnesty".
"Saya memantaunya langsung dan juga menerima laporan dari anggota saya disemua tempat layanan tax amnesty itu memang sangat antusias hingga petang tadi," ujarnya saat ditemui malam ini di Makassar, Jumat.
Irjen Pol Anton Charliyan mengatakan, dirinya bersama 15 pejabat utama lainnya ikut serta dalam program pemerintah pusat untuk mendapatkan amnesti pajak itu.
Dia mengaku, di hari terakhir mengitu program "tax amnesty" itu dirinya melihat langsung animo para nasabah maupun masyarakat umum yang rela menunggu antrian.
Karenanya, dengan laporan dari anggota Intelijennya juga yang telah menyebar di tempat layanan itu, dirinya berharap agar program ini ditambah demi maksimalnya program tersebut.
"Kita melihatnya dari sisi maksimalnya program ini dan semua ingin program pemerintah berjalan sukses. Kalau memang masih banyak antrian, mungkin ada kebijakan dari pimpinan perbankan untuk menambah waktunya," katanya.
Dalam kesempatan itu, Anton mengimbau kepada seluruh masyarakat dan juga anggota Polri lainnya segera ikut program amnesti pajak karena tujuannya untuk pembangunan bangsa ke depan.
"Saya mohon seluruh masyarakat dan anggota Polri untuk segera menyelesaikan (program `tax amnesty`) karena ini menjadi salah satu cara membantu pembangunan nasional," ujarnya.
Sementara itu, Pimpinan Kantor Cabang Utama (KCU) BNI Mattoanging Muh Taufik yang ditemui dalam layanan tax amnesty itu juga mengaku jika antusiasme warga sangat tinggi melaporkan harta kekayaanya.
Bahkan dirinya selama tiga hari ini terus aktif memantau bawahannya yang terus bekerja hingga malam hari dan berdasarkan data per tiga hari lalu, setoran pajak melalui KCU Mattoanging sudah di atas angka Rp10 miliar.
"Per tiga hari lalu itu sudah Rp10 miliar dan kita belum hitung sampai hari ini karena memang pelayanan masih berjalan hingga malam hari. Yang jelas sudah dua kali lipat dari jumlah tiga hari lalu itu," jelasnya.
Berita Terkait
Amnesty mendesak tiga paslon Pilpres 2024 laksanakan tiga agenda HAM
Sabtu, 2 Desember 2023 14:54 Wib
Amnesty Internasional nilai penyelidikan tragedi Paniai perlu dibuka kembali
Jumat, 9 Desember 2022 15:17 Wib
Direktur Amnesty minta usut dugaan internal Polri yang terlibat peretasan
Rabu, 28 September 2022 14:33 Wib
Lembaga Amnesty Internasional pantau sidang dugaan pelanggaran HAM Paniai
Rabu, 21 September 2022 19:51 Wib
Stafsus Menkeu: Tidak akan ada lagi program pengampunan pajak
Minggu, 31 Juli 2022 17:49 Wib
DJP setor Rp93,99 miliar melalui pengungkapan sukarela
Jumat, 7 Januari 2022 12:06 Wib
Menanti implementasi UU HPP dalam mendorong penguatan reformasi perpajakan
Kamis, 7 Oktober 2021 21:43 Wib
Anggota DPR pertanyakan hasil evaluasi menyeluruh tax amnesty jilid I sebelum ke jilid II
Senin, 24 Mei 2021 8:04 Wib