Mamuju (Antara Sulbar) - Kalangan akademisi serta pengamat politik berkesimpulan sederet program prioritas yang disuarakan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Suhardi Duka -Kalma Katta (SDK-Kalma) diyakini bakalan memberi pengaruh postif pada pemerintah di tingkat kabupaten.
Hal itu terungkap dalam sebuah diskusi publik yang digelar KAMMI Sulselbar di Fan Cafe Mamuju, Sabtu.
Seperti yang sering disuarakan SDK-Kalma di setiap kesempatan kampanyenya, pasangan nomor urut 1 ini bakal menindaklanuti beberapa prgram prioritas jika di Pilkada 15 Februari ini keduanya dipercaya untuk memimpin pemerintahan di Sulawesi Barat.
Program prioritas itu diantaranya, pemerataan anggaran infrastrktur Rp100 Milyar per tahun per kabupaten, penggratisan seragam sekolah untuk usia anak didi SMA sederajat, pemberian beasiswa bagi mahasiswa, serta jaminan kesehatan masyarakat dengan pembagian kartu BPJS.
Pengamat Politik Unismuh Makassar, Arqam Azikin menyebut, program Rp100 Milyar per tahun untuk setiap kabupaten akan sangat membantu pemerintah kabupaten dalam menyukseskan program pro rakyat.
"Program Rp100 Miliar itu menjadi seksi, sebab SDK-Kalma mampun menjabarkan fungsi-fungsi anggaran, alokasi penggunaannya, serta transparansinya," sebut Arqam Azikin.
Meski begitu, penggunaan anggaran APBD atau APBN tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan pembangunan di daerah.
Ia menyebut, dibutuhkan peran swasta dalam hal ini para investor untuk mewujudkan kesejahteraan di Sulawesi Barat.
"SDK-Kalma punya kemampuan untuk menghadirkan investor. Saya melihat, SDK itu bagus jaringan nasionalnya," cetusnya.
Sementara itu, dosen Fisip Unhas, Adi Suryadi Culla berharap, penyelenggara Pemilukada di Sulawesi Barat mampu bekerja maksimal utamanya dalam upayanya memaksimalkan tingkat pastisipasi pemilih. Di sisi lain, ia pun berpesan agar caretaker Gubernur Sulawesi Barat mampu menghadirikan jaminan ASN yang nerlan lagi independen utamanya jelang pelaksanaan Pemilukada 15 Februari ini.
"Program prioritas SDK-Kalma cukup rasional dan pastinya akan membantu kepala daerah yang ada di kabupaten,"paparnya.***2***
(T.KR-ACO/B/H005/H005) 07-01-2017 23:02:31
Berita Terkait
Kemenkumham Sulbar bantu pemprov legalisasi produk hasil perikanan
Jumat, 19 April 2024 8:04 Wib
Rumah warga rusak akibat tertimpa tanah longsor di Mamasa Sulbar
Jumat, 19 April 2024 6:10 Wib
Dinkes Sulbar meminta masyarakat tingkatkan kewaspadaan terhadap DBD
Kamis, 18 April 2024 23:38 Wib
Pemprov Sulbar membangun usaha ternak di kawasan transmigrasi
Kamis, 18 April 2024 23:31 Wib
Penjabat Gubernur Sulbar berharap musrenbang temukan solusi atas berbagai permasalahan
Kamis, 18 April 2024 19:33 Wib
Sulbar tingkatkan SDM melalui program beasiswa ASN dan masyarakat
Kamis, 18 April 2024 13:24 Wib
DLH Sulbar edukasi masyarakat hadapi dampak perubahan iklim
Kamis, 18 April 2024 13:14 Wib
Dinas PUPR Sulbar bersihkan material longsor menutupi jalan di Mamasa
Kamis, 18 April 2024 13:04 Wib