Indeks Literasi Keuangan Sulsel Capai 28,36 Persen
"Indeks literasi keuangan Sulsel pada tahun 2016 mencapai 28,36 persen meningkat pesat dari 2013 ...
Makassar (Antara Sulsel) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI Sulawesi Maluku Papua Bambang Kiswono mengatakan, indeks literasi keuangan Sulawesi Selatan (Sulsel) pada tahun 2016 mencapai 28,36 persen.
"Indeks literasi keuangan Sulsel pada tahun 2016 mencapai 28,36 persen meningkat pesat dari 2013 yang hanya mencapai 14,36 persen," kata Bambang pada peresmian operasionalisasi Kantor OJK Regional VI Sulawesi Maluku Papua dan Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan di Makassar, Kamis.
Selain itu, kata dia, indeks inklusi keuangan juga meningkat tinggi dari 47,51 persen di tahun 2013 menjadi 68 persen di tahun 2016.
"Angka ini lebih tinggi dibandingkan indeks nasional yang berada pada angka 67,82 persen," tambahnya.
Pihaknya, lanjut Bambang, akan mengoptimalkan beberapa program inklusi keuangan seperti program Laku Pandai, Simpanan Pelajar, Jaring, Asuransi Pertanian, ternak dan nelayan, dan pembentukan LKM.
Selain itu, OJK juga akan mendorong penyaluran KUR lebih banyak terarah pada sektor pertanian perikanan, yang merupakan sektor strategis penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pembentukan inflasi disertai dengan sebaran yang lebih merata di kabupaten kota.
"Masih banyak hal yang kami programkan, mulai dari mengoptimalkan TPAKD, perluasan akses keuangan masyarakat, memaksimalkan peran BPD, hingga mendorong pasar modal," urainya.
Bambang mengatakan tahun ini OJK juga akan menginisiasi program pendampingan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, terutama UMKM. Ke depan, ia juga mengaku optimistis inklusi keuangan di Sulsel dapat meningkat lebih cepat melampaui target indeks inklusi keuangan yang ditetapkan pemerintah yaitu 75 persen di tahun 2019.
Peresmian operasionalisasi Kantor OJK Regional VI Sulawesi Maluku Papua dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad bersama Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita.
Acara tersebut turut dihadiri oleh sekitar 300 pelaku industri jasa keuangan, para bupati, wali kota serta pemangku kepentingan terkait di Sulsel.
"Indeks literasi keuangan Sulsel pada tahun 2016 mencapai 28,36 persen meningkat pesat dari 2013 yang hanya mencapai 14,36 persen," kata Bambang pada peresmian operasionalisasi Kantor OJK Regional VI Sulawesi Maluku Papua dan Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan di Makassar, Kamis.
Selain itu, kata dia, indeks inklusi keuangan juga meningkat tinggi dari 47,51 persen di tahun 2013 menjadi 68 persen di tahun 2016.
"Angka ini lebih tinggi dibandingkan indeks nasional yang berada pada angka 67,82 persen," tambahnya.
Pihaknya, lanjut Bambang, akan mengoptimalkan beberapa program inklusi keuangan seperti program Laku Pandai, Simpanan Pelajar, Jaring, Asuransi Pertanian, ternak dan nelayan, dan pembentukan LKM.
Selain itu, OJK juga akan mendorong penyaluran KUR lebih banyak terarah pada sektor pertanian perikanan, yang merupakan sektor strategis penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pembentukan inflasi disertai dengan sebaran yang lebih merata di kabupaten kota.
"Masih banyak hal yang kami programkan, mulai dari mengoptimalkan TPAKD, perluasan akses keuangan masyarakat, memaksimalkan peran BPD, hingga mendorong pasar modal," urainya.
Bambang mengatakan tahun ini OJK juga akan menginisiasi program pendampingan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, terutama UMKM. Ke depan, ia juga mengaku optimistis inklusi keuangan di Sulsel dapat meningkat lebih cepat melampaui target indeks inklusi keuangan yang ditetapkan pemerintah yaitu 75 persen di tahun 2019.
Peresmian operasionalisasi Kantor OJK Regional VI Sulawesi Maluku Papua dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad bersama Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita.
Acara tersebut turut dihadiri oleh sekitar 300 pelaku industri jasa keuangan, para bupati, wali kota serta pemangku kepentingan terkait di Sulsel.