Timika, Papua (Antara Sulsel) - Anggota DPR Papua meminta PT. Freeport Indonesia untuk tidak mengorbankan karyawan dengan melakukan pengurangan pekerjanya di tengah berbagai hambatan yang melanda.
"Masalah internal perusahaan jangan dijadikan sebagai dasar melakukan PHK besar-besaran terhadap karyawannya, maupun karyawan privatisasi dan sub kontraktor," kata anggota Komisi I DPR Papua, Wilhelmus Pigai saat dihubungi dari Timika, Rabu.
Menurut Wilhelmus rencana pengurangan pekerja Freeport menyusul pemangkasan produksi tambang sebesar 60 persen, sebetulnya bukan jalan terbaik. Pengurangan pekerja, kata dia, seharusnya menjadi opsi paling terahir.
"Silahkan perusahaan berjuang, tetapi pikirkan dampak jika dilakukan PHK. Menurut saya, PHK seharusnya menjadi opsi terakhir oleh perusahaan," ujarnya.
Dia mengemukakan, perusahaan tambang emas, tembaga, dan perak itu sudah hampir setengah abad (49 tahun) menanamkan investasi di Tanah Papua. Tentu menurutnya, keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut tidaklah sedikit.
"Saya pikir segala keuntungan yang telah diperoleh Freeport selama ini, sudah cukup untuk membiayai kepentingan usaha perusahaan tersebut," katanya.
Untuk itu dia menyarankan Freeport melakukan komunikasi konstruktif dengan pemerintah. Dimana komunikasi itu harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah setempat, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.
"Makanya, pemerintah provinsi, pemerintah daerah sebagai kabupaten penghasil, maupun kabupaten lain di sekitar penambangan, harus dilibatkan dalam urusan ini," tuturnya.
Pemerintah daerah, katanya, harus berkolaborasi memperjuangkan kepentingan bersama. Artinya, pemerintah daerah harus netral. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran Freeport sudah memberikan dampak sangat baik untuk pembangunan di Papua.
"Kita bisa melihat Freeport dalam memberikan kontribusi sangat besar dalam bentuk royalti kepada pemerintah daerah penghasil dan pemerintah Papua secara umum," kata dia.
Selain itu, Wilhelmus mengatakan ada begitu banyak program Freeport salah satunya melalui program Community Development yang telah memberikan manfaat sangat baik kepada masyarakat Papua. Baik itu pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.
"Karena itu, dengan berbagai dampak positif tersebut, pemerintah daerah harus melihat ini secara baik. Pemerintah daerah harus proaktif dalam urusan kelangsungan operasi freeport," tambahnya.
Terutama menyangkut PHK, menurutnya tidak perlu terjadi karena dapat memberikan dampak sangat buruk. Pertama, terjadinya peningkatan pengangguran di Papua, yang kemudian berpotensi menciptakan tingginya angka kriminalitas.
"Dampak buruk inilah yang akan kembali ditanggung oleh pemerintah daerah jika situasi Freeport tak kunjung membaik, terutama jika dilakukan PHK. Karenanya pemerintah daerah harus terlibat," ujarnya.
Berita Terkait
Pemerintah dan DPR memastikan tak ada PHK dan pengurangan gaji bagi non-ASN
Jumat, 7 Juli 2023 1:02 Wib
Menpan-RB berjanji tidak ada PHK massal terkait penghapusan tenaga honorer
Selasa, 11 April 2023 19:25 Wib
Yahoo bakal berhentikan lebih dari 20 persen stafnya
Jumat, 10 Februari 2023 7:01 Wib
Kemnaker pastikan Perppu Cipta Kerja tidak ada penghapusan waktu libur pekerja
Jumat, 6 Januari 2023 13:22 Wib
Industri Kripto mengawali 2023 dengan arus keluar, PHK dan gugatan
Jumat, 6 Januari 2023 9:02 Wib
Raksasa teknologi Amazon akan PHK 18 ribu karyawan
Kamis, 5 Januari 2023 14:12 Wib
Pemprov Sulsel dan Komisi IX DPR RI bahas antisipasi dampak resesi 2023
Jumat, 18 November 2022 6:10 Wib
Kemenkeu tegaskan kinerja industri tekstil menguat meski mencuat isu PHK
Sabtu, 5 November 2022 9:14 Wib