Senin, 24 Juli 2017

Gubernur Siap Fasilitasi Pertemuan BPK-Kepala Daerah

id gubernur sulsel, bpk, appsi, tpkd
Gubernur Siap Fasilitasi Pertemuan BPK-Kepala Daerah
Syahrul Yasin Limpo (ANTARA FOTO/Nurhaya J Panga)
"Kami menyarankan agar BPK melakukan pertemuan tingkat elit dengan gubernur, bupati...
Makassar (Makassar Sulsel) - Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pihaknya sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) siap memfasilitasi pertemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan kepala daerah se-Indonesia untuk mempercepat penyelesaian kasus kerugian negara.

"Kami menyarankan agar BPK melakukan pertemuan tingkat elit dengan gubernur, bupati, serta wali kota se-Indonesia, untuk mempercepat penyelesaian kerugian negara, dan kami siap memfasilitasi pertemuan itu," kata Syahrul saat menghadiri Forum Diskusi Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Untuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Pada Entitas Pemeriksaan Wilayah Sulawesi, di Kabupaten Gowa, Rabu.

Syahrul menilai forum semacam ini sangat penting, dan tidak hanya harus dipahami BPK, tapi seluruh pejabat strategis di daerah.

"Saya menyarankan forum ini ditekan lebih jauh dan masuk ke sebuah pertemuan elit para gubernur dan bupati sehingga persidangan TPKD menjadi persidangan yang berwibawa," ucap Syahrul.

Pihaknya, kata Syahrul, yakin BPK melihat forum tersebut sebagai kebutuhan bagi jajaran pemerintahan. Sekaligus, harapan semua pihak agar Indonesia mampu mendorong kesejahteraan rakyat dan menjadi negara yang bermartabat.

Sementara Wakil Ketua BPK RI Sapto Amal Damandari, mengungkapkan, pihaknya berharap opini WTP Clean and Clear sudah bebas dari indikasi korupsi. Sayangnya, faktanya tidak seperti itu.

"Harus dipahami bahwa Opini WTP diberikan manakala pemerintah daerah atau lembaga lainnya, didalam mengelola pertanggungjawaban keuangannya sudah sesuai standar administrasi pemerintahan dan sudah patuh pada peraturan perundangan," jelasnya.

Sesuai saran Gubernur Sulsel, ia pun berharap agar Pusdiklat BPK Sulsel di Kabupaten Gowa tersebut bisa digunakan seluruh entitas di Indonesia untuk berbicara masalah pemeriksaan dan pengelolaan keuangan.

"Sudah menjadi tugas BPK untuk melakukan audit terhadap hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, yang perlu dikelola dengan sistem pengelolaan keuangan negara," pungkasnya.

Editor: Daniel

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga