Mamuju (Antara Sulbar) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melaporkan sengketa Kepulauan Balabalakang ke Kementrian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) agar tidak menimbulkan konflik.
"Setelah melakukan klarifikasi ke Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulbar mendatangi Kantor Kemenkopulhkam untuk meminta bantuan penanganan terhadap sengketa Kepulauan Balabalakang," kata pejabat Gubernur Sulbar, Carlo Brix Tewu di Mamuju, Senin.
Ia mengatakan, Pemprov Sulbar telah diterima Asisten Deputi Penanganan Konflik Deputi Bidang Kamtibmas, Brgjen Poliis Bambang Sugeng.
Menurut dia, peraturan daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2016 tentang rancangan tata ruang wilayah (RTRW) Pemprov Kaltim yang mengklaim kepulauan Balakbalakang masuk dalam wilayahnya berpotensi menimbulkan konflik.
Sementara kepulauan Balabalakang adalah wilayah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Undang Undang pembentukan Provinsi Sulbar tahun 2004 dan sesuai lampiran peta UU Nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat hasil verifikasi tahun 2008 dan Permendagri Nomor 56 tahun 2015.
Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sulbar, Wahab Hasan Sulur mengatakan, kepulauan Balabalakan merupakan wilayah administrasi Kecamatan Kepulauan Balabalakan, Kabupaten Mamuju, Sulbar, selain itu, Perda RTRW Provinsi Sulbar telah disahkan terlebih dahulu dengan difasilitasi oleh pemerintah pusat penyusunannya dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kaltim.
"Masih banyak lagi dokumen lainnya yang membuktikan bahwa Kepulauan Balabalakang masuk di wilayah Sulbar jadi tidak ada alasan Kaltim mencaploknya, jadi Pemprov Kaltim sedang berupaya menyerobot wilayah Sulbar apalagi masuknya wilayah Balabalakang dalam wilayah Pemprov Sulbar juga telah tercatat di PBB terhadap pulau pulau," katanya.
Ia mengatakan, menyangkut sengketa kepulauan Balakbalakang Pemprov Sulbar dan Pemprov Kaltim akan dipertemukan dan direncanakan dilaksanakan di Sulawesi Selatan, karena memerlukan kesaksian dari Pemprov Sulsel mengenai kepulauan Balabalakang.
Berita Terkait
Bawaslu Sulbar memperkuat pemahaman regulasi hadapi PHPU
Kamis, 28 Maret 2024 23:26 Wib
Bawaslu Sulbar mengevaluasi pelaksanaan pemilu
Kamis, 28 Maret 2024 2:24 Wib
DPRD Sulbar menyusun Ranperda kemudahan berinvestasi
Kamis, 28 Maret 2024 2:23 Wib
Sinergisitas pemprov dan DPRD menghasilkan 24 penghargaan untuk Sulbar
Rabu, 27 Maret 2024 20:42 Wib
Bawaslu Sulbar meningkatkan kapasitas pengawas hadapi pilkada serentak
Rabu, 27 Maret 2024 1:48 Wib
Kemenkumham Sulbar meningkatkan kualitas produk hukum daerah
Rabu, 27 Maret 2024 1:48 Wib
Polda Sulbar menggelar pelatihan pra operasi Ketupat Marano 2024
Selasa, 26 Maret 2024 19:03 Wib
Korem Tatag terus tanamkan sikap persatuan dan kesatuan pada prajurit
Selasa, 26 Maret 2024 1:57 Wib