Selasa, 25 Juli 2017

Belajar Dari Mewabahnya Gerakan Populisme Di Eropa

id razi, gerakan populisme
Jakarta (Antara Sulsel) - Laman media massa New York Times pada 28 Januari 2017 menyebutkan bahwa Eropa masih diwarnai kecemasan terkait sejumlah potensi guncangan pada tahun ini.

Sejumlah permasalahan yang diangkat media Amerika Serikat itu mengenai kondisi Eropa antara lain adalah pertanyaan terkait Brexit (keluarnya Inggris secara resmi dari Uni Eropa), Turki yang tidak lagi berkiblat ke benua biru tersebut, kondisi keuangan Yunani yang masih morat-marit, dan perbankan Italia yang masih rapuh.

Salah satu pertanyaan yang dikemukakan New York Times adalah "Will nationalist triumph elsewhere?" (Apakah nasionalis akan berjaya di tempat lain?), yang menyoroti sejumlah partai populisme di Eropa, yang memiliki agenda baik menentang persatuan Uni Eropa, maupun menyerang kaum imigran.

Partai-partai tersebut, seperti UKIP (Inggris), Front National (Prancis), Afd (Jerman), dan PVV (Belanda), semuanya menyebarkan ketakutan akan imigran yang dinilai tidak akan dapat menjalani hidup dan berintegrasi dengan nilai-nilai ala Barat.

Partai-partai ultranasionalis itu juga mengecam pandangan multikulturalisme yang dianggap sebagai tujuan yang utopia, alias tidak mungkin bisa diwujudkan.

Campuran yang mengerikan antara nasionalisme sempit dengan populisme itu dapat dipahami karena gerakan populis, sesuai namanya, hanya mengutamakan hal yang sedang populer atau tren.

Apalagi, Eropa juga saat ini masih mengalami dampak lanjutan dari krisis finansial global sejak 2008, yang membuat masyarakat di sana juga mencari "kambing hitam", dan sasaran yang termudah adalah imigran.

Memang tidak dapat dimungkiri pula bahwa konflik yang membara di Timur Tengah dan Afrika Utara pada beberapa dekade awal abad ke-21 itu juga mendorong banyak orang untuk mengungsi dari area tersebut menuju negara-negara Eropa.

Direktur Eksekutif Human Rights Watch Kenneth Roth dalam laporan "World Report 2017" yang dikeluarkan lembaga tersebut menyatakan bahwa meningkatnya gerakan populis di dunia Barat adalah karena publik mengalami ketidakpuasan dengan "status quo".

"Di Barat, banyak orang merasa tertinggal dengan perubahan teknologi, ekonomi global, dan ketimpangan yang terus berkembang," katanya.

Ditambah dengan sejumlah insiden terorisme yang mengerikan, lanjutnya, membuat beberapa anggota masyarakat merasa tidak betah berada di antara masyarakat yang beragam etnis dan budaya.

Tidak heran bila aktivitas nasionalisme sempit juga muncul, yang dampaknya adalah bangkitnya kembali xenofobia dan Islamofobia.

Hal tersebut mencemaskan karena pada saat ini, iklim seperti itu dapat memunculkan kembali fenomena "pemimpin kuat" yang dapat mengarah kepada kediktatoran, yang ujung-ujungnya juga bisa membungkam berbagai pihak yang tidak setuju dengan mereka.

Kenneth Roth berpendapat bahwa pola model mayoritarianisme seperti itu, yang menyerang prinsip "check & balances" yang membatasi wewenang sebuah pemerintahan, dinilai merupakan bahaya terbesar dari demokrasi saat ini.

Untuk itu, ia menegaskan pentingnya berbagai pihak meneguhkan komitmennya untuk membela nilai-nilai dasar hak asasi manusia.

Hal tersebut dinilai dapat dilakukan dengan membangun aliansi bersama masyarakat yang memiliki kepentingan sama, dan menjembatani dunia Utara-Selatan (maju dan berkembang).

Faktor Pencetus


Sejumlah analisis di atas menunjukkan bahwa, wabah gerakan populis dapat terjadi bila kesenjangan sosial terus diabaikan, ketimpangan perekonomian terus melaju tanpa henti, dan penerapan nilai-nilai HAM terus diremehkan.


Apa yang bisa dipelajari dari beragam faktor pencetus mewabahnya populisme di Eropa, yang bisa dipelajari agar tidak terjadi di Republik Indonesia?

Terkait dengan HAM, di Indonesia, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yeti Andriani mengatakan, negara jangan sampai membiarkan terjadinya berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di sejumlah daerah.

"Gerakan HAM saat ini menghadapi tantangan lebih sulit karena negara masih terus permisif terhadap pelaku pelanggaran HAM," kata Yati Andriyani dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (14/3).

Menurut Yati, indikasi dari permisif itu dapat ditunjukkan antara lain dari hanya merespons pelanggaran HAM secara artifikasi dan pasif demi keuntungan populisme semata.

Sementara itu terkait dengan kesenjangan, Wakil Ketua MPR Mahyudin dalam rilisnya menyoroti adanya dua jenis kesenjangan di Tanah Air yaitu ketimpangan perekonomian antara kalangan yang kaya dan miskin, dengan disparitas pembangunan pusat dan daerah.

"Ada orang yang sangat kaya, dan ada orang yang miskin sekali. Selama ada kesenjangan maka selalu ada kecemburuan sosial," kata Wakil Ketua MPR Mahyudin.

Selain kesenjangan antara kaya dan miskin, Wakil Ketua MPR juga mengemukakan tentang disparitas pusat-daerah yang bisa memicu fanatisme ke daerah, seperti mengapa infrastruktur jalan dan listrik di satu tempat bisa bagus dan berlebih, tetapi di tempat lain rusak dan sering mati arusnya.

Mahyudin mengutarakan harapannya agar pemerintah dapat berupaya dengan maksimal untuk mengatasi berbagai kesenjangan tersebut.

Sebelumnya Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly berpendapat pemerintah perlu lebih riil dalam mengatasi persoalan ketimpangan terutama yang menyangkut kesenjangan tingkat perekonomian antardaerah.

Menurut dia, ada lima hal yang menjadi penyebab ketimpangan ekonomi antardaerah yaitu perbedaan sumber daya alam, kondisi demografis, kurang lancarnya arus logistik dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi antardaerah, serta alokasi investasi.

Politisi PKS itu menyebutkan ada dua faktor yang sudah menjadi bawaan yaitu kondisi demografis dan sumber daya alam.

Dengan demikian, diharapkan pemerintah juga dapat jeli untuk memberikan solusi terkait persoalan ketimpangan antardaerah tersebut.

Amalkan Pancasila

Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam sejumlah kesempatan mengemukakan, kesenjangan ekonomi antara pihak kaya dan miskin di Indonesia dapat diatasi dengan benar-benar mengamalkan nilai luhur Pancasila.

"Pancasila sudah menegaskan nasionalisme, berpihak pada rakyat. Pancasila juga menegaskan keadilan sosial untuk semuanya, bukan sebagian orang saja," kata Zulkifli Hasan.

Ketua MPR menyampaikan hal tersebut dalam orasi ilmiah di depan Senat Terbuka Universitas Islam Attahiriyah pada Wisuda Sarjana XXI dan Pascasarjana XI tahun akademik 2016/2017 di Jakarta, Minggu (26/2).

Zulkfli juga menyatakan rasa syukurnya bahwa Presiden Joko Widodo menegaskan 2017 sebagai tahun untuk mengatasi kesenjangan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan tiga rencana besar yang akan dilakukan dalam rangka kebijakan pemerataan ekonomi Indonesia untuk menekan kesenjangan.

"Tiga hal besar akan kami lakukan dalam kebijakan pemerataan ekonomi," kata Presiden di depan sekitar 25.000 kader Partai Hanura yang menghadiri acara Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura periode 2016-2020 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2).

Tiga hal yang akan dilakukan Presiden yakni reforma agraria dan redistribusi aset, memperluas akses permodalan, dan membangun sumber daya manusia melalui vokasional training.

Dengan pembenahan baik di bidang ekonomi maupun aspek sosial yang dilandasi pengamalan yang sungguh-sungguh dari nilai Pancasila, maka diharapkan wabah populisme ala Eropa dapat dihindari.           

Editor: Laode Masrafi

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga