Pemprov Sulbar Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Mamuju (Antara Sulbar) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan menggelar "forum group discusion" diikuti perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah.
"FGD yang digelar ini memiliki makna yang strategis sebagai langkah awal menciptakan sinergi pengambilan keputusan di daerah, dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah," kata Sekertaris Daerah Pemprov Sulbar Ismail Zainuddin di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan peran pemerintah daerah dan DPRD penting dalam pengambilan keputusan di daerah. Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi yang saling mendukung dan terkait satu dengan yang lain,
"DPRD dan pemrintah merupakan mitra sehingga kualitas politik juga akan berperan dalam pengambilan keputusan di daerah, termasuk keputusan pengelolaan keuangan daerah, sehinggga harmonisasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting," katanya.
Ia meminta DPRD tetap fokus pada pengawasan, sedangkan pemerintah daerah membuat program.
"Kalau pemerintah daerah berbeda program dengan DPRD maka DPRD harus mengalah, sedangkan perbedaan dalam masalah anggaran maka pemerintah daerah yang mengalah, kalau pemerintah daerah tugasnya menyusun rancangan perubahan APBD serta pertanggungjawaban APBD maka DPRD melakukan penilaian, jadi inilah yang dimaksud dengan keharmonisan," ujarnya.
Ia berharap, melalui FGD tersebut penyusunan anggaran segera dipacu lebih optimal dan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
"FGD yang digelar ini memiliki makna yang strategis sebagai langkah awal menciptakan sinergi pengambilan keputusan di daerah, dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah," kata Sekertaris Daerah Pemprov Sulbar Ismail Zainuddin di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan peran pemerintah daerah dan DPRD penting dalam pengambilan keputusan di daerah. Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi yang saling mendukung dan terkait satu dengan yang lain,
"DPRD dan pemrintah merupakan mitra sehingga kualitas politik juga akan berperan dalam pengambilan keputusan di daerah, termasuk keputusan pengelolaan keuangan daerah, sehinggga harmonisasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting," katanya.
Ia meminta DPRD tetap fokus pada pengawasan, sedangkan pemerintah daerah membuat program.
"Kalau pemerintah daerah berbeda program dengan DPRD maka DPRD harus mengalah, sedangkan perbedaan dalam masalah anggaran maka pemerintah daerah yang mengalah, kalau pemerintah daerah tugasnya menyusun rancangan perubahan APBD serta pertanggungjawaban APBD maka DPRD melakukan penilaian, jadi inilah yang dimaksud dengan keharmonisan," ujarnya.
Ia berharap, melalui FGD tersebut penyusunan anggaran segera dipacu lebih optimal dan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.