Jumat, 28 April 2017

Kasad Ungkap Sejarah Terbentuknya Kodam Hasanuddin

id kasad, kodam xiv hasanuddin, jenderal tni mulyono
"Berangkat dari pertimbangan dan pemahaman tersebut, TNI AD secara terus menerus menata organiasi...
Makassar (Antara Sulsel) - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono mengungkap sejarah cikal bakal terbentuknya Komado Daerah (Kodam) XIV Hasanuddin, yaitu teritorium VII Indonesia Timur yang membawahi pulau Sulawesi dan Maluku dibentuk pada tahun 1950.

Menurut Kasad pada upacara peresmian perubahan nama Kodam itu di lapangan Karebosi, Makassar, Rabu, terbentuknya Kodam XIV Hasanuddin tersebut dilakukan sebagai respon dari pemerintah dan TNI dalam mengatasi pemberontakan dan aksi bersenjata di tanah air.

Pemekaran Kodam VII Wirabuana, paparnya, menjadi dua Kodam yakni Kodam XIII Merdeka meliputi daerah pembinaan seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorongtalo dan Sulawesi Tengah.

Sedangkan Kodam XIV Hasanuddin meliputi daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Dimana sebelumnya Kodam VII Wirabuana semula bertanggungjawab atas wilayah Pulau Sulawesi dan Kepulauan di sekitarnya.

"Berangkat dari pertimbangan dan pemahaman tersebut, TNI AD secara terus menerus menata organiasi di jajarannya dengan memekarkan Kodam VII Wirabuana menjadi dua Kodam," kata Kasad.

Gelar Kekuatan TNI AD yang merupakan bagian dari pembangunan postur TNI AD, yang tercantum dalam dokumen Minimum Essential Force (MEF) dan dokumen Rencana Strategis (Renstra) TNI AD 2015-2019 merupakan upaya untuk mengatasi rentan komando yang cukup luas dan panjang di wilayah Kodam VII Wirabuana.

Pada tataran operasional, tugas pokok komando kewilayahan, kata dia, adalah untuk mewujudkan pertahanan wilayah. Sedangkan tugas pokok Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pra kondisi aman dan tentram.

Mulyono menyampaikan, secara historis, teritorium VII/IT pada tahun 1957 dilikuidasi menjadi empat Kodam diantaranya, Kodam XIV Hasanuddin, meliputi wilayah Sulsel dan Sultra. Kodam XII Merdeka dengan wilayah meliputi Sulut dan Sulteng.

Kemudian pada tahun 1983, diadakan reorganisasai di lingkungan ABRI yang menyederhanakan 17 Kodam menjadi 10 Kodam berdasarkan kebutuhan dan hakikat ancaman kala itu.

Keberadaan Kodam-kodam terutama diluar pulau Jawa dianggap tidak efesien, baik dari segi penggunaan dan pemusatan kekuatan maupun dari segi anggaran pertahanan.

Keberadaan Kodam XIII Merdeka, dan Kodam XIV Hasanuddin, lanjutnya, sudah tidak efektif lagi untuk mewujudkan konsepsi pertahanan pulau utma yang menerapkan penghematan tenaga serta pemusatan kekuatan yang memiliki mobilitas tinggi.

"Inilah yang mendasari likuidasi kedua Kodam tersebut menjadi Kodam VII Wirabuana," ucapnya dalam persemian itu dihadiri 15 Pangdam se Indonesia.

Seiring semakin meningkatkan kompleksitas tantangan dan ancaman yang dihadapi wilayah Sulawesi bagian Utara dan Selatan serta untuk mengoptimalisasi kendali organisasi, efesinsi dan efektifitas pembinaa satuan TNI AD kembali mengoperasionalkan Kodam XII Merdeka pada 2016.

Selanjutnya membawa konsekuensi diaktifkan kembali Kodam XIV Hasanuddin. Wilayah ini memiliki sejarah besar dalam perjuangannya merebut dan menegakkan kemerdekaan dengan Sultan Hasanuddin sebagai Pahlawan Nasional.

Pengembalian nama Kodam XIV Hasanuddin, lanjut Jenderal Bintang Empat TNI itu, sebagai penghormatan Pahlawan Nasional Sultan Hasanuddin `Tumenanga Ri Balla Pangkana, Raja Gowa, Sulawesi Selatan.

"Beliau adalah salah satu bangsawan pemimpin perlawanan terhadap penjajah yang gagah berani, dan karena keberaniannya, Belanda menjuluki sebagai `De Haantjes van Het Oosten` atau ayam Jantan Dari Timur," jelas Mulyono.

Berdasarkan latarbelakang yang disebutkan, dirinya berharap agar penggunaan kembali nama Sultan Hasanuddin di tubuh TNI dapat mengembalikan marwah dan kebanggan Kodam bersama seluruh satuan dan Prajurit TNI.

Selain itu dia menabahkan, secara geografis Kodam XIV Hasanuddin sangat luas. Wilayah ini dinyatakan sebagai pusat ekonomi di Indonesia Timur sehingga pembangunan infrastruktur pendukung kemajuan ekonomi.

Tentu itu selaras dengan kebijakan Presiden Joko Widodo membangun sentra-sentra ekonomi di wilayah pinggiran dan terpencil serta tidak lagi bersifat Jawasentris tetapi bersifat Indonesiasentris.

Pihaknya juga berterima kasih dan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sulsel serta masyarakatnya telah mendukung Kementerian Pertanian dan TNI AD khusus Kodam XVI Hasanuddin dalam mensukseskan program nasional swasembada pangan dan menjadi salah satu dari tujuh provinsi sentra produksi beras.

Editor: Daniel

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga