Sungguminasa (Antara Sulsel) - Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, membentuk tim verifikasi kesehatan gratis untuk memberikan pelayanan lebih prima kepada masyarakat usai memutuskan keluar dari integrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Kami sudah memutuskan keluar dari program integrasi BPJS Kesehatan karena kami punya program kesehatan gratis yang sudah berjalan sejak lama," kata Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan saat menggelar rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) Gowa di Sungguminasa, Kamis.
Ia mengatakan keluarnya Pemkab Gowa dari integrasi BPJS Kesehatan karena program layanan kesehatan gratis sudah berjalan sejak bupati yang lama di mana program itu sukses dan diterima baik oleh masyarakat.
Jumlah warga penerima manfaat kesehatan gratis yang keluar dari program integrasi BPJS Kesehatan yakni sebanyak 119 ribu warga prasejahtera.
"Jumlah warga yang masuk sebagai kategori penerima bantuan iuran (PBI) Pemkab Gowa sebanyak 119 ribu orang lebih. Jumlah inilah yang harusnya diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan," katanya.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilibatkan antara lain Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disddukcapil), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Dinas Kesehatan, Inspektorat, Dinas Sosial, Direktur RSUD Syekh Yusuf dan PKH.
Bupati Gowa menjelaskan tujuan dibentuknya tim verifikasi kesehatan gratis itu untuk mengakses data warga masyarakat yang diluar 119 ribu jiwa yang sudah putus integrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan awal 2017.
"Kalau warga sakit itu di luar dari 119 ribu jiwa, tidak punya BPJS, KIS dan sebagainya lalu membutuhkan perawatan lanjutan, seperti cuci darah, kemoterapi, pemasangan cincin jantung, atau penyakit berat lainnya maka dilakukan dulu verifikasi untuk mendapatkan tanggungan kesehatan gratis Pemda Gowa," papar Adnan.
Lebih jauh Bupati termuda di kawasan timur Indonesia ini menjelaskan untuk pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Gowa harus lebih baik dari pelayanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Kami harus lebih prima lagi dibandingkan BPJS, ini adalah alasan dibentuknya tim verifikasi kesehatan gratis tersebut," jelas Andan.
Bupati Gowa juga meminta SKPD yang terlibat dalam tim verifikasi pengendali kesehatan gratis sesegera mungkin menyusun teknis-teknisnya dalam standar operasional pelayanan (SOP)
"Masing-masing ditempatkan dibidang masih, contohnya, Dukcapil pendataan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, dan untuk pelayanan tentu pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan secara teknis," kata Adnan.
Berita Terkait
Dinkes ungkap DBD di Sulsel tembus 1.620 kasus
Sabtu, 20 April 2024 7:16 Wib
Dinkes Sulsel mendirikan pos layanan kesehatan pascalongsor di Toraja
Rabu, 17 April 2024 4:15 Wib
Biddokkes Polda Sulbar cek kesehatan sopir dan penumpang arus balik Lebaran
Selasa, 16 April 2024 21:35 Wib
Wali Kota Makassar pastikan layanan kesehatan selalu siap meski libur Lebaran
Rabu, 10 April 2024 6:27 Wib
Dinkes Sinjai pastikan layanan kesehatan tetap berjalan meski libur Lebaran
Selasa, 9 April 2024 19:41 Wib
BB Kekarantinaan Kesehatan Makassar perluas layanan ke Bandara Pongtiku Toraja
Selasa, 9 April 2024 7:37 Wib
Komisi IX DPR RI mendukung BPJS Kesehatan siapkan posko mudik
Minggu, 7 April 2024 2:17 Wib
BPJS Kesehatan membuka posko kesehatan mudik di Pelabuhan Makassar
Jumat, 5 April 2024 17:50 Wib