Mamuju (Antara Sulbar) - Warga Desa Pangale Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat karena daerahnya selama ini menjadi langganan banjir.
Pejabat Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah Ramli, Rabu mengatakan, Komisi VIII DPR-RI diminta menyampaikan kepada pemerintah pusat mengenai masalah yang dihadapi warga Desa Pangale.
Ia mengatakan, 200 Orang warga Desa Pangale dan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kabupaten Mamuju Tengah telah mengadu kepada Komisi VIII DPR-RI agar banjir yang selama ini menimpah wilayahnya segera diatasi.
"Butuh anggaran sekitar 40 miliar agar pemerintah di Mamuju Tengah dapat melaksanakan sejumlah program mengatasi banjir dan warga desa tidak lagi menjadi langganan banjir yang merugikan aktivitas ekonominya," katanya.
Menurut dia, Mamuju Tengah merupakan daerah yang memiliki sejumlah sungai besar, yang dapat mengakibatkan banjir sehingga pemerintah sangat berharap pemerintah pusat dapat membantu Desa Pangale karena urusan pembangunan desa mesti mendapatkan campur tangan bantuan dari pemerintah pusat.
Menanngapi itu Wakil Ketua DPR RI Komisi VIII, Abdul Malik Haramain menyampaikan, bahwa bencana banjir memang sudah menjadi masalah nasional, sehingga program tanggap bencana juga harus dimaksimalkan dan kesadaran masyarakat tentang datannya bencana mesti ditingkatkan
"Kedepan apa dan bagaimana yang harus dilakukan untuk menghadapi bencana harus disiapkan meskipun anggaran terbatas dalam menanggulangi bencana namun masyarakat harus tetap siap dalam menghadapi bencana," katanya.
Berita Terkait
Komisi VIII DPR meminta seluruh Kemenag seleksi ketat petugas haji
Rabu, 6 Desember 2023 20:35 Wib
Komisi VIII DPR menemui para Kepala Kemenag di Sulsel serap aspirasi
Rabu, 6 Desember 2023 17:45 Wib
Komisi VIII DPR RI mendukung pembenahan dan peningkatan mutu sekolah madrasah
Senin, 17 Juli 2023 15:08 Wib
Menelusuri jejak pemerintahan Toalala Arung Enrekang VIII
Rabu, 5 Juli 2023 15:57 Wib
Komisi VIII DPR minta pemerintah membuat rekayasa kedaruratan haji di Armuzna
Senin, 26 Juni 2023 5:35 Wib
Kemensos minta anggaran 2024 ditambah sebab tantangan sosial lebih kompleks
Sabtu, 10 Juni 2023 17:46 Wib
Komisi VIII DPR usulkan tambahan kuota haji untuk pendamping lansia
Rabu, 17 Mei 2023 13:13 Wib
Anggota Komisi VIII DPR RI buka manasik haji di Kabupaten Soppeng Sulsel
Sabtu, 6 Mei 2023 19:55 Wib