Makassar (Antara Sulsel) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov
Sulsel) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
atau penghargaan yang ketujuh kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK
RI).
Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis saat menyampaikan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun
Anggaran 2016 kepada DPRD dan Gubernur Sulsel di Makassar, Senin
mengatakan penyusunan laporan keuangan Pemprov Sulsel telah sesuai
standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
"Laporan keuagan Pempron Sulsel diungkapkan secara memadai, tidak
terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan telah menyusun
unsur-unsur pengendalian internal, sehingga BPK berkeyakinan memberikan
opini WTP," ujarnya.
Opini tersebut, kata dia, diberikan berdasarkan Laporan Hasil
Pemeriksaan atas LKPD Pemprov Sulsel, yang terdiri atas tujuh laporan di
antaranya realisasi laporan saldo keuangan, operasional, kas, laporan
perubahan dan catatan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan
saldo anggaran lebih.
Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI,
kata Azhar, telah memberikan 1.268 rekomendasi senilai Rp130,86 miliar
untuk ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulsel, dan terdapat 794 rekomendasi
atau senilai Rp56,06 miliar telah ditindaklanjuti.
Selain itu sebanyak 397 rekomendasi atau senilai Rp69,71 miliar
belum sesuai ditindaklanjuti, 72 rekomendasi senilai Rp3,67 miliar belum
ditindaklanjuti, dan lima rekomendasi senilai Rp1,41 miliar tidak dapat
ditindaklanjuti.
"Pada LKPD tahun 2016 ini terjadi perbaikan laporan keuangan, sesuai `action plan` Gubernur Sulsel," imbuhnya.
Perolehan WTP ke-tujuh ini, kata dia, juga menunjukkan sinergi yang
baik antara Pemprov Sulsel, SKPD, dan DPRD sebagai pengawas.
"Kami juga tetap mendorong Pemprov Sulsel untuk melakukan perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten," ucapnya.
Sementara Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo pada kesempatan
tersebut mengatakan opini WTP tidak hanya terkait pada satu sektor,
tetapi menunjukkan kinerja SKPD, pengawas dan legislator dalam menjaga
konsistensi.
"Raihan ini menunjukkan adanya konsistensi dalam ketaatan terhadap
aturan dan menjaga pelaporan keuangan, dan ini tidak mudah," pungkas
Syahrul
Berita Terkait
Pemprov Sulsel menggelar rakor operasi ketupat jelang mudik Lebaran
Kamis, 28 Maret 2024 17:00 Wib
Kakanwil Kemenkumham Sulsel berharap Analis KI terus berinovasi
Kamis, 28 Maret 2024 15:39 Wib
BK DPRD Sulsel panggil JRM terkait kasus dugaan penistaan agama
Kamis, 28 Maret 2024 2:22 Wib
Kakanwil Kemenkumham Sulsel safari Ramadhan di Rutan Sengkang
Rabu, 27 Maret 2024 21:50 Wib
Bulog siapkan 20 ton beras dalam GPM di Kabupaten Bone
Rabu, 27 Maret 2024 20:43 Wib
PN Watansoppeng Sulsel vonis Caleg Gerindra melanggar aturan Pemilu 2024
Rabu, 27 Maret 2024 20:40 Wib
KPU Sulsel menyiapkan strategi hadapi gugatan sengketa Pemilu
Rabu, 27 Maret 2024 19:21 Wib
Unismuh dan BNNP Sulsel wujudkan kampus bebas narkoba
Rabu, 27 Maret 2024 14:37 Wib