Makassar (Antara Sulsel) - Lembaga Bantuan Hukum Komite Nasional Pemuda Indonesia (LBH KNPI) Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang diterbitkan pemerintah sudah tepat.
"Langkah pemerintah dalam menerbitkan Perppu tersebut sudah tepat, khususnya ditinjau dari segi hukumnya," kata Direktur LBH KNPI Sulsel, Achmad R Hamzah di Makassar, Sabtu.
Ia mengatakan, Perppu tentang Ormas keluar karena selama ini banyak hal-hal yang mempengaruhi situasi politik nasional dikarenakan kontribusi dari gerakan-gerakan ormas.
Achmad juga mengaku jika setelah keluarnya Perppu ini, perdebatan muncul di kalangan masyarakat, apakah sudah tepat ataukah sebaliknya Perppu itu belum tepat dikeluarkan.
Menurutnya, Perppu diterbitkan sebagai upaya pemerintah untuk menjaga azas negara yakni Pancasila serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Bukan hanya itu, secara prosedural hukum, kata dia, Perppu ini sudah tepat. Pemerintah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan tafsir adanya masalah hukum yang harus diselesaikan secara cepat berdasarkan undang-undang.
"Pancasila adalah dasar negara, roh bangsa Indonesia yang harus dijaga kemurnian dan kesaktiannya. Karenanya, upaya-upaya dalam menguatkan azas negara ini memang perlu dilakukan," jelasnya.
Achmad menambahkan, Perppu diharapkan menjadi alat untuk pertahanan negara dan pancasila sebagai dasar negara karena secara empiris dan faktual, saat ini bangsa Indonesia menghadapi ideologi-ideologi pertentangan Pancasila yang bersemayam dalam bentuk ormas.
"Makanya, diperlukan upaya-upaya yang luar biasa, salah satunya penerbitan Perppu untuk mencegah dan menangkalnya," terangnya.
Berita Terkait
KNPI siap memenangkan Ganjar-Mahfud MD
Rabu, 18 Oktober 2023 17:40 Wib
Ketua KNPI Maros siap bertarung di Pileg 2024 tanpa menjatuhkan lawan
Kamis, 31 Agustus 2023 16:17 Wib
TP PKK Selayar dan KNPI gelar Pasar Murah Ramadhan 1444 H
Jumat, 7 April 2023 21:33 Wib
190 sultan-raja dilaporkan akan menghadiri Rakernas KNPI 2023 di Bandung
Jumat, 3 Februari 2023 12:24 Wib
KNPI menyarankan Kemendagri tunjuk Penjabat Gubernur Papua
Minggu, 16 Oktober 2022 10:57 Wib
Ketum KNPI mengapresiasi Kapolri berantas mafia dalam tubuh Polri
Jumat, 19 Agustus 2022 17:12 Wib
Putri Khairunnisa, sang nakhoda baru di DPP KNPI
Sabtu, 9 Juli 2022 6:25 Wib
KNPI: Kunjungan Jokowi representasikan visi besar Indonesia
Jumat, 1 Juli 2022 10:33 Wib