Selasa, 22 Agustus 2017

Gubernur: 50 Hektar Reklamasi CPI Milik Negara

id cpi, syahrul yasin limpo
Gubernur: 50 Hektar Reklamasi CPI Milik Negara
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (empat kanan) saat meresmikan Gedung Serbaguna Wisma Negara Centre Point Of Indonesia (CPI) di Makassar, Rabu (2/8). (FOTO/Humas Pemprov Sulsel)
Makassar (Antara Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan hal besar yang membedakan reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) dengan daerah bahkan di negara lain yakni sebanyak 50 hektar dikembalikan atau menjadi milik negara.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Rabu, memberikan beberapa contoh reklamasi seperti reklamasi di Manado itu cuma diganti empat ruko plus satu lapangan parkir, reklamasi di Maluku diganti satu gedung dan lapangan parkir, begitupun dengan reklamasi Semarang dan Jakarta yang hanya mendapatkan 4 dan lima persen yang kembali ke negara.

"Namun reklamasi disini (CPI), dari total luas 157 hektar justru kembali ke negara sebanyak 50 hektar. Tidak ada reklamasi yang kembali kepada pemerintah (tanahnya), dan belum pernah ada pemerintah bahkan di dunia yang sepengetahuan saya bisa menyumbangkan tanah untuk negaranya di tengah kota besar seperti ini,"katanya.

Selain itu, kata dia, ada lagi tambahan tanah seluas 12 hektar yang memang telah diklaim Pemprov Sulsel menjadi tanah tumbuh miliki negara yang dikuasai oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ia menjelaskan, reklamasi CPI sendiri hanya sebagian dari reklamasi yang telah dilakukan sepanjang Tanjung Bunga Makassar termasuk Rajawali dan Trans (studio) yang sudah mencapai ribuan hektar.

"Tetapi dari reklamasi itu, ada tidak yang kembali ke negara. Kenapa reklamasi yang kembali ke negara (CPI) justru dipersoalkan," tegasnya saat menghadiri Soft Launching Gedung Serbaguna Wisma Negara di kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Makassar hari ini.

Sementara untuk kegiatan soft launching, Gubernur Sulsel dua periode itu tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya, karena untuk pertama kalinya karena bagian dari Wisma Negara itu bisa digunakan.

"Kita bersyukur karena Gedung Serba Guna Wisma Negara ini sudah bisa kita gunakan untuk pertama kalinya, kita soft launching dan menjadi saksi sejarah pengabdian bersama untuk kepentingan Indonesia khususnya Sulsel," kata SYL di awal sambutannya.

Pembangunan Gedung Serbaguna Wisma Negara oleh SYL dikatakan memiliki dimensi lain selain pembangunan proyek fisik, yaitu pembangunan peradaban Indonesia.

Wisma Negara ini oleh SYL disebut sebagai Karebosi, Benteng Rotterdam atau Pantai Losari baru. Rencanaya, Gedung Serbaguna ini akan digunakan dalam sebuah hajatan nasional berskala nasional yakni pelaksanaan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) 2017 pada 10 Agustus mendatang.

Namun, untuk peruntukan umum, mantan Bupati Gowa tersebut menyebutkan akan dibuat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Wisma Negara ini awalnya menggunakan APBN namun mengalami perubahan sehingga pihak swasta dilibatkan.

"APBN kita bersoal, walaupun sudah dicanangkan oleh Presiden SBY waktu itu. Kita juga semangat, tetapi pemerintah mendahulukan tempat lain. Akhirnya pemerintah pusat mengizinkan kerjasama dengan pihak swasta," tutur SYL.

Editor: Daniel

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga