Makassar (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulsel Abdul Hayat Gani, mendukung penuh upaya perkuat sinergitas, tingkatkan efektivitas penanganan fakir miskin di Sulsel.
"Tidak ada kegiatan di Sulsel yang tidak ada hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Tentunya ini semua adalah untuk memberikan kepastian menghadapi kemiskinan di Sulsel," katanya, Rabu.
Menurut Abdul Hayat, kalau ada kepastian soal dunia usaha, dan nilai ekspor kita terus meningkat maka itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kalau masyarakat sudah meningkat ekonominya maka sudah keluar dari kemiskinan berarti tidak menerima lagi Bansos," ujarnya.
Pemberian sembako tersebut didasari Surat Kemenko No B 2272/D.I/KPS.01.00/09/2021 Permensos Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.
"Semua kementerian ada pendamping sampai di Desa tapi ini jalan sendiri-sendiri, harusnya Kementerian Desa yang koordinasikan langsung untuk menyatukan persepsi dalam membangun Indonesia dari Desa," jelasnya.
Apalagi pertumbuhan ekonomi di Sulsel saat sekarang mencapai 7,6 persen. Namun kita tidak boleh lengah karena pertumbuhan ekonomi kita naik.
Caranya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah bagaimana mensupport pariwisata, pertanian, perikanan dan ekspor impor.
"Kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kapolda, Kejati, BPKP, BPK dan Pangdam," ujarnya.
"Saya rasa ini sudah paripurna sebenarnya tinggal bagaimana kita sinergitaskan dengan masyarakat lewat kepala Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial kabupaten kota se-Sulsel dan seluruh korda se-Sulsel," jelasnya.
Saat ini Sulsel sudah di angka 8,78 persen atau 784,98 jiwa yang masih kategori miskin. Namun, Pemprov Sulsel optimis bisa mengatasi kemiskinan apabila terus menggenjot pariwisata, pertanian, perikanan, ekspor impor dan terus kembangkan UMKM.
"Tidak ada kegiatan di Sulsel yang tidak ada hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Tentunya ini semua adalah untuk memberikan kepastian menghadapi kemiskinan di Sulsel," katanya, Rabu.
Menurut Abdul Hayat, kalau ada kepastian soal dunia usaha, dan nilai ekspor kita terus meningkat maka itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kalau masyarakat sudah meningkat ekonominya maka sudah keluar dari kemiskinan berarti tidak menerima lagi Bansos," ujarnya.
Pemberian sembako tersebut didasari Surat Kemenko No B 2272/D.I/KPS.01.00/09/2021 Permensos Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.
"Semua kementerian ada pendamping sampai di Desa tapi ini jalan sendiri-sendiri, harusnya Kementerian Desa yang koordinasikan langsung untuk menyatukan persepsi dalam membangun Indonesia dari Desa," jelasnya.
Apalagi pertumbuhan ekonomi di Sulsel saat sekarang mencapai 7,6 persen. Namun kita tidak boleh lengah karena pertumbuhan ekonomi kita naik.
Caranya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah bagaimana mensupport pariwisata, pertanian, perikanan dan ekspor impor.
"Kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kapolda, Kejati, BPKP, BPK dan Pangdam," ujarnya.
"Saya rasa ini sudah paripurna sebenarnya tinggal bagaimana kita sinergitaskan dengan masyarakat lewat kepala Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial kabupaten kota se-Sulsel dan seluruh korda se-Sulsel," jelasnya.
Saat ini Sulsel sudah di angka 8,78 persen atau 784,98 jiwa yang masih kategori miskin. Namun, Pemprov Sulsel optimis bisa mengatasi kemiskinan apabila terus menggenjot pariwisata, pertanian, perikanan, ekspor impor dan terus kembangkan UMKM.