Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendukung resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) mengenai situasi kemanusiaan di Ukraina, menurut keterangan dari Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York yang diterima di Jakarta, Jumat.
Pada Kamis (24/3) waktu New York, Amerika Serikat, sidang darurat khusus Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi mengenai situasi kemanusiaan di Ukraina.
"Resolusi dengan judul 'Humanitarian Consequences of the Aggression against Ukraine' diadopsi melalui pemungutan suara dan memperoleh dukungan dari 140 negara, termasuk Indonesia," kata Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Duta Besar Arrmanatha Nasir.
"Melalui resolusi ini, anggota PBB menyatakan keprihatinannya dan mendorong agar segera diambil aksi untuk atasi masalah kemanusiaan di Ukraina dan sekitarnya," lanjutnya.
Menurut dia, resolusi itu merupakan resolusi pertama mengenai situasi kemanusiaan di Ukraina yang berhasil diadopsi di PBB, yang bertujuan untuk menanggapi kondisi yang semakin memburuk di lapangan.
"Situasi kemanusiaan di Ukraina dalam beberapa minggu terakhir terus memburuk. Jumlah pengungsi sudah melampaui tiga juta orang dalam satu bulan terakhir. Berbagai infrastruktur umum telah rusak," ujar Arrmanatha.
Dia menyebutkan bahwa resolusi tersebut dirumuskan bersama oleh Ukraina, Prancis, Meksiko dan sejumlah negara yang sepemikiran dari berbagai kawasan. Indonesia pun terlibat aktif dalam pembahasan resolusi itu.
"Indonesia memberikan berbagai masukan substansi yang konstruktif, guna memastikan segera dilakukannya deeskalasi konflik, dijaminnya akses bantuan kemanusiaan, dijaminnya perjalanan yang aman dan evakuasi bagi warga sipil, mendorong negosiasi dan dialog untuk selesaikan konflik," katanya.
Dubes Arrmanatha juga menekankan bahwa dalam hal ini tujuan Indonesia hanya satu, yakni memastikan masyarakat internasional dapat segera mengatasi situasi di Ukraina yang semakin memburuk.
"Bagi Indonesia, mengedepankan pendekatan kemanusiaan di tengah perang adalah prinsip," ucapnya.
Dia menambahkan bahwa dalam setiap kesempatan dalam pembahasan isu Ukraina di Majelis Umum PBB, Indonesia konsisten menyerukan untuk segera menghentikan perang, segera mengatasi masalah kemanusiaan, dan mendorong adanya hasil dari kemajuan dialog dan negosiasi antara semua pihak di Ukraina.
"Hal ini Indonesia lakukan karena, jika situasi di Ukraina berkepanjangan, dampak negatifnya tidak saja dirasakan di Eropa, namun juga di berbagai negara di seluruh dunia," kata Dubes Arrmanatha.
"Saat ini dampaknya bahkan sudah mulai kita lihat, dari kenaikan harga pangan hingga energi," lanjutnya.
Untuk itu, dia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan terus mendorong upaya di PBB untuk bisa menghentikan perang di Ukraina.
Pada Kamis (24/3) waktu New York, Amerika Serikat, sidang darurat khusus Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi mengenai situasi kemanusiaan di Ukraina.
"Resolusi dengan judul 'Humanitarian Consequences of the Aggression against Ukraine' diadopsi melalui pemungutan suara dan memperoleh dukungan dari 140 negara, termasuk Indonesia," kata Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Duta Besar Arrmanatha Nasir.
"Melalui resolusi ini, anggota PBB menyatakan keprihatinannya dan mendorong agar segera diambil aksi untuk atasi masalah kemanusiaan di Ukraina dan sekitarnya," lanjutnya.
Menurut dia, resolusi itu merupakan resolusi pertama mengenai situasi kemanusiaan di Ukraina yang berhasil diadopsi di PBB, yang bertujuan untuk menanggapi kondisi yang semakin memburuk di lapangan.
"Situasi kemanusiaan di Ukraina dalam beberapa minggu terakhir terus memburuk. Jumlah pengungsi sudah melampaui tiga juta orang dalam satu bulan terakhir. Berbagai infrastruktur umum telah rusak," ujar Arrmanatha.
Dia menyebutkan bahwa resolusi tersebut dirumuskan bersama oleh Ukraina, Prancis, Meksiko dan sejumlah negara yang sepemikiran dari berbagai kawasan. Indonesia pun terlibat aktif dalam pembahasan resolusi itu.
"Indonesia memberikan berbagai masukan substansi yang konstruktif, guna memastikan segera dilakukannya deeskalasi konflik, dijaminnya akses bantuan kemanusiaan, dijaminnya perjalanan yang aman dan evakuasi bagi warga sipil, mendorong negosiasi dan dialog untuk selesaikan konflik," katanya.
Dubes Arrmanatha juga menekankan bahwa dalam hal ini tujuan Indonesia hanya satu, yakni memastikan masyarakat internasional dapat segera mengatasi situasi di Ukraina yang semakin memburuk.
"Bagi Indonesia, mengedepankan pendekatan kemanusiaan di tengah perang adalah prinsip," ucapnya.
Dia menambahkan bahwa dalam setiap kesempatan dalam pembahasan isu Ukraina di Majelis Umum PBB, Indonesia konsisten menyerukan untuk segera menghentikan perang, segera mengatasi masalah kemanusiaan, dan mendorong adanya hasil dari kemajuan dialog dan negosiasi antara semua pihak di Ukraina.
"Hal ini Indonesia lakukan karena, jika situasi di Ukraina berkepanjangan, dampak negatifnya tidak saja dirasakan di Eropa, namun juga di berbagai negara di seluruh dunia," kata Dubes Arrmanatha.
"Saat ini dampaknya bahkan sudah mulai kita lihat, dari kenaikan harga pangan hingga energi," lanjutnya.
Untuk itu, dia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan terus mendorong upaya di PBB untuk bisa menghentikan perang di Ukraina.