Gowa (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengunjungi Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan untuk mengawasi dan mengevaluasi program prioritas nasional.
Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, Kemenko PMK Leo Efriansyah di Gowa, Kamis, menjelaskan, kehadirannya bersama BPK RI di Kabupaten Gowa merupakan bagian dari koordinasi pengawasan dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.
"Kami dari Kemenko PMK bersama BPK RI ingin memastikan beberapa progres nasional dijalankan dengan baik hingga ke tingkat daerah termasuk mengenai sekolah rakyat dan kemiskinan ekstrem," ujarnya.
Leo Efriansyah mengatakan dipilihnya Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan karena dianggap berhasil mengimplementasikan program penanggulangan masyarakat miskin ekstrem sesuai amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025.
Ia menyatakan, program penghapusan keluarga miskin ekstrem (KME) yang dijalankan Pemkab Gowa dinilai cukup berhasil, apalagi hampir semua pejabat di Gowa diharuskan menjadi bapak asuh untuk anak-anak KME tersebut.
"Penanggulangan masyarakat miskin ekstrem yang dijalankan di Gowa cukup membuahkan hasil dan ini adalah salah satu program prioritas nasional sesuai dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2025," katanya.
Selain pada program KME, juga ada program lainnya yakni pendirian Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 24 Gowa, yang menyasar siswa dari keluarga miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Sekolah Rakyat di Kecamatan Bontomarannu ini sudah berjalan dengan 150 siswa. Program ini kami nilai sebagai inovasi daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional," terangnya.
Sementara itu, Pengendali Teknis BPK RI, Masyitoh Yahya Sinaga mengatakan pemeriksaan yang dilakukan kali ini bersifat tematik, dengan fokus pada bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
"Pemeriksaan tematik dilakukan secara simultan di berbagai OPD terkait tema pembangunan manusia, untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN)," katanya.
Masyitoh menambahkan, BPK juga berkoordinasi dengan Kemenko PMK untuk menghimpun masukan dan kendala dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program, termasuk pelaksanaan Sekolah Rakyat.
"Kami ingin mendapatkan gambaran menyeluruh tentang capaian dan tantangan program pembangunan manusia di daerah," tutur dia.
Kunjungan Tim BPK RI dan Kemenko PMK ini merupakan bagian dari rangkaian pemantauan implementasi dan progres program pembangunan manusia di beberapa provinsi, termasuk Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Barat, dengan fokus pada sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial, terutama pengentasan kemiskinan ekstrem.