Gakkumdu Bawaslu Sulsel periksa Ketua KPU Makassar

id ketua kpu makassar,gakkumdu,bawaslu sulsel,sengketa pilkada sulsel,syarief amir,pasangan diami

Ketua KPU Makassar Syarief Amir (tengah) menuruni anak tangga usai memberikan klarifikasi di kantor Bawaslu Sulsel terkait dengan sengketa Pilkada Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (23/5). ANTARA FOTO/Darwin fatir

Makassar (Antaranews Sulsel) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memeriksa Ketua KPU Makassar Syarief Amir dan anggotanya Rahma Saiyed untuk mengklarifikasi terkait sengketa Pilkada Makassar.

"Tetap pada putusan kami mengacu pada hasil Mahkamah Agung, dan kita sudah rapat pleno soal ini, insya Allah tidak akan mengubah putusan apapun," ujar Syarief usai diperiksa di kantor Bawaslu Sulsel, Makassar, Rabu.

Saat ditanya dalam pemeriksaan tersebut selama hampir dua jam, dirinya menyebutkan ada beberapa pertanyaan yang tanyakan penyidik seputar mengapa tidak menjalankannya putusan Panwaslu Makassar tentang status pasangan Calon Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi).

Menurut dia KPU Makassar tidak menindaklanjuti putusan Panwaslu untuk kembali menjadikan pasangan DIAmi sebagai kontestan sudah tepat.

Selain itu, merujuk pada surat KPU Sulsel dan KPU RI nomor 460 bahwa keputusan Panwaslu Makassar tidak termasuk pada keputusan Tata usaha Negara yang bisa dibatalkan, itulah intinya.

Sementara komisioner KPU Makassar Rahma Saiyed usai mengikuti pemeriksaan mengemukakan KPU Makassar tidak akan mengubah keputusan tersebut dan tetap bersikukuh pada hasil konsultasi KPU Sulsel dan KPU RI.

"Putusan kita mengacu pada hasil sidang di Mahkamah Agung, serta hasil konsultasi," ujar mantan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel itu.

Komisioner KPU Makassar sebelumnya dilaporkan tim hukum DIAmi diduga melanggar Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan tidak menindaklanjuti putusan Panwaslu Makassar.

Putusan tersebut memerintahkan KPU Makassar mengembalikan status pasangan DIAmi sebagai calon pada Pilkada Makassar melawan pasangan calon Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) pasca pencalonannya dicabut KPU Makassar karena melanggar aturan dengan diperkuat putusan MA dari kasasi PT TUN Makassar.

Secara terpisah Ketua Bawaslu Sulsel, La Ode Arumahi saat memberikan keterangan kepada awak media mengatakan laporan pidana yang dimasukkan tim hukum pasangan DIAmi ke Sentra Gakkumdu Bawaslu Sulsel tidak memengaruhi hasil sengketa Pilkada Makassar.

Laporan pidana tersebut, kata dia, apabila ditemukan pelanggaran maka diteruskan pada tahapan selanjutnya dengan menyerahkan hasil kepada penyidik, tetapi tidak merubah hasil keputusan KPU Makassar.

"Rapat Gakkumdu bersama Bawaslu ini apakah nantinya diteruskan ke tahap berikutnya atau tidak nanti dilihat. Sebab. laporan pidana kalau bersyarat memenuhi unsur pidana maka kita limpahkan ke penyidik," katanya.

Menurut dia, laporan pidana bukan sengketa, serta sengketa dibatalkan pidana itu tidak pernah ada. Namun Gakkumdu dan Bawaslu Sulsel tetap menangani penyelesaian dua kasus yang bersamaan ini.

Pertama, lanjut dia, memeriksa KPU Makassar atas laporan tim hukum DIAmi karena tidak melaksanakan perintah Panwaslu dan kedua memeriksa Panwaslu karena menerima gugatan pasangan calon DIAmi.

"Kita periksa hari ini ada dua kasus, kalau KPU Makassar sudah selesai, sementara Panwaslu yang menerima registrasi gugatan yang diputuskan MA pemeriksaannya sementara berjalan. Untuk hasilnya belum bisa kita sampaikan, nanti ada waktunya," tambah Arumahi.
Pewarta :
Editor: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar