Panwaslu Makassar diputuskan tidak melanggar aturan

id pilkada makassar,panswaslu makassar,gakumdu,bawaslu sulsel,laode arumahi

La Ode Arumahi (ANTARA FOTO/Darwin Fatir)

Makassar (Antaranews Sulsel) - Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya menyimpulkan hasil klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran Panwaslu Pilkada Makassar dinyatakan tidak berdasar serta tidak melanggar aturan.

"Berdasarkan hasil klarifikasi serta kajian dan pembahasan Bawaslu bersama sentra Gakumdu berkesimpulan laporan tersebut tidak bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan polisi," ujar Ketua Bawaslu Sulsel La Ode Arumahi di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu.

Menurutnya, terhadap laporan dugaan pelanggaran Panwas Kota Makassar pasal 180 ayat (2) jo 193B (2) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang dilaporkan penggugat setelah dilakukan klarifikasi tidak mempunyai dasar kuat.

Ini berkesuaian dengan keterangan saksi ahli seperti ahli pidana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Bambang Suheryadi dan ahli Hukum Tata Negara dari Unair Sukardi.

Sementara dari Makassar ahli pidana dari Universitas Bosowa, Ruslan diketahui merupakan saksi ahli dari pasangan calon Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) begitupun ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Hasanuddin, Prof Aminuddin Ilmar, saksi ahli dari pelapor pasangan calon Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi).

Selain itu, putusan Panwaslu Makassar yang memerintahkan KPU Makassar untuk kembali menjadikan pasangan DIAmi sebagai kontestan pasca dicabut melalui dasar putusan Mahkamah Agung, kata dia, dianggap tidak utuh sebagai sebuah pelanggaran norma, karena tidak dilaksanakan oleh KPU Makassar.

Sebab, lanjut Arumahi, dugaan pelanggar Panwaslu Makassar yang dilaporkan bersikap diskriminatif, tidak memenuhi unsur selain pelapor tidak memiliki legal standing juga tidak mengalami kerugian langsung.

"Bahwa Panwas Makassar meregister dan memeriksa permohonan sengketa karena sesuai kewenangannya yang diberikan oleh Undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan Perbawaslu nomor 15 tahun 2017," jelasnya.

Sebelumnya, tim hukum pasangan DIAmi dan Appi-Cicu saling melaporkan dugaan pelanggaran ke sentra Gakumdu. Tim hukum DIAmi melaporkan KPU Makassar karena mengindahkan putusan Panwaslu Makassar sesuai ketentuan pasal 144 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 untuk kembali menetapkan pasangan DIAmi sebagai calon.

Sedangkan tim Appi-Cicu juga melaporkan Panwaslu Makassar karena tidak menjalankan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Putusan tersebut mendiskulifikasi pasangan DIAmi pada Pilkada Wali Kota 27 Juli 2018.

Panwaslu Makassar dilaporkan karena menerima gugatan DIAmi dengan meregisternya setelah hasil sidang Panwaslu menerima gugatan DIAmi memerintahkan KPU Makassar mengembalikan status pasangan DIAmi sebagai peserta Pilkada Makassar melawan Appi-Cicu.

Tidak sampai disitu, mereka juga melaporkan ke tingkat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dianggap Panwaslu Makassar tidak memiliki netralitas serta integritas.

Kendati demikian, Bawaslu Sulsel juga memutuskan KPU Makassar tidak menyalahi aturan dan tetap berpegang kepada putusan MA dengan menetapkan satu pasangan calon yakni Appi-Cicu di Pilkada Makassar sebelumnya ada dua kandidat bertarung, namun satunya DIAmi kandas ditengah jalan disebebakan melanggar aturan penyalahgunaan wewenang.
Pewarta :
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar