Mamuju (Antaranews Sulsel) - Dua kecamatan di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk merenovasi 300 unit rumah.
Kepala Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu (SNVT) Bidang Penyediaan Perumahan Provinsi Sulbar Yastrib di Majene, Kamis, mengatakan ke-300 unit rumah itu diperuntukkan bagi masyarakat di dua kecamatan, yakni di Kecamatan Malunda sebanyak 147 unit dan Ulumanda 153 unit.
BSPS, kata Yastrib, merupakan bantuan stimulan berupa bahan material renovasi rumah sebesar Rp15 juta per kepala keluarga (KK).
"Pada tahun ini juga ada upah pekerja atau upah tukang sebesar Rp2,5 juta," ujar Yastrib.
Ia menyatakan ke depan bantuan apapun bentuknya sekiranya dapat dilaksnakan dengan baik sesuai mekanisme.
"Jangan sampai bantuan itu disalahgunakan dengan menjual material yang diberikan sebab itu menyusahkan kami. Kami minta pemerintah kabupaten bisa membantu melakukan pengawasan," terangnya.
"Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Peraturan Menteri PUPR 2016 BSPS, kriteria penerima hingga petunjuk pelaksanaan telah dijabarkan dalam peraturan tersebut. Bantuan stimulan renovasi rumah yang dipersayaratkan untuk diperbaiki di antaranya dinding atap dan lainya," jelas Yastrib.
Sementara Bupati Majene Fahmi Massiara mengatakan, menyambut gembira Program BSPS tersebut.
"Bantuan yang akan diterima nantinya, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang kurang mampu," katanya.
Ia juga memaparkan bahwa pada tahun 2018 ini, Pemerintah Kabupaten Majene mendapatkan alokasi bantuan perbaikan rumah yang tidak layak huni sebanyak 681 unit.
Bantuan tersebut, lanjutnya, melalui DAK sebanyak 318 unit dan APBN Satker perumahan sebanyak 300 unit rumah.
"Meski demikian, dari data yang ada gambaran jumlah tidak layak huni di delapan kecamatan di Majene masih cukup banyak, yakni lebih 4.200 rumah. Dengan adanya bantuan tersebut maka di tahun 2019 nanti jumlah rumah tidak layak huni akan berkurang menjadi 3.219 unit," tuturnya.
"Kami sangat berharap, ke depan bantuan perbaikan rumah akan lebih ditingkatkan lagi jumlahnya, mengingat banyak di kecamatan lainnya yang juga memenuhi syarat untuk diberikan bantuan oleh pemerintah pusat," tutur Fahmi.
Hanya saja yang menjadi permasalahan tambahnya, yakni kepemilikan tanah.
"Banyak pemilik rumah yang ternyata mendirikan bangunan bukan pada lokasinya, padahal persyaratan diberikan bantuan stimulan harus memiliki sertifikat dan surat kepemilikan lainya," kata Fahmi.
Berita Terkait
Dinas PUPR Sulbar: Ranperda jasa konstruksi untuk bangun pengusaha
Minggu, 17 Maret 2024 1:59 Wib
Menteri PUPR pastikan pasokan air aman sebelum Presiden berkantor di IKN
Rabu, 13 Maret 2024 14:49 Wib
Kementerian PUPR menyerahkan rekonstruksi Kantor Gubernur Sulbar
Senin, 4 Maret 2024 20:36 Wib
Pimpinan DPRD Wajo konsultasikan perbaikan jalan ke Kementerian PUPR
Minggu, 3 Maret 2024 10:23 Wib
PUPR dan BPBD membersihkan bekas longsoran di Toraja Utara
Rabu, 28 Februari 2024 7:14 Wib
Kementerian PUPR membangun bendungan pertama di Sulbar
Minggu, 25 Februari 2024 19:58 Wib
Kementerian PUPR menuntaskan pembangunan Pasar Tempe Sengkang di Wajo
Sabtu, 17 Februari 2024 19:21 Wib
PUPR Sulbar siagakan alat berat antisipasi bencana alam saat Pemilu 2024
Selasa, 13 Februari 2024 1:18 Wib