Mamuju (Antaranews Sulsel)- Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mengenai pembagian dana bagi hasil migas Blok Sebuku yang terletak di perairan Sulbar dinilai menyakiti masyarakat yang ada di Kabupaten Majene.
"Perjuangan masyarakat Majene tidak akan pernah berhenti khususnya mengenai hak pembagian dana bagi hasil migas atau dana partisipant interest (PI) blok Sebuku," kata Ketua Aliansi Masyarakat Majene (AMM), Awi Mendez, di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, melalui perjuangan yang panjang atas migas blok Sebuku, maka seharusnya 50 persen dari dana bagi hasil migas untuk Provinsi Sulbar, dan Kabupaten Majene sebanyak 50 persen, karena menjadi wilayah blok migas tersebut.
Namun, kata dia, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengambil keputusan berbeda karena tidak mau memberikan 50 persen dari lima persen dana PI untuk Provinsi Sulbar , untuk dikelola Kabupaten Majene.
"Keputusan Gubernur Sulbar menginginkanan tiga persen dari lima persen dana PI Sulbar yang besarnya sekitar Rp3 triliun, dikelola sendiri Pemerintah Provinsi Sulbar, dan hanya satu persen saja untuk Kabupaten Majene dan satu persen lainnya untuk dikelola seluruh jabupaten lainnya di Sulbar," katanya.
Menurut dia, keputusan gubernur tersebut akan menyakiti hati masyarakat Majene karena masyarakat itu menilai keputusan gubernur mengenai dana bagi hasil migas di Majene tidak sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 tahun 2016 dan kesepakatan bersama dalam rapat yang melibatkan wakil presiden, SKK migas, Menteri ESDM, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan pemerintah Provinsi Sulbar.
"Ini jelas sangat menyakitkan hati nurani masyarakat Majene yang dengan mengubah MoU yang dimaksud sehingga akan banyak merugikan masyarakat Kabupaten Majene yang sedang dalam kondisi membutuhkan banyak anggaran untuk merubah kondisi pendidikan, sosial dan ekonomi," katanya.
Ia mengatakan, masyarakat Majene telah menggalang aliansi untuk bersatu menolak keputusan Gubernur Sulbar terkait blok migas Sebuku.
Ia mengatakan para tokoh masyarakat, tokoh agsma, pengusaha, budayawan, tokoh Parpol dan tokoj pemuda serta mahasiswa, seperti PMII, LSM LASKAR Desa, HMI, FPPI, Ilmipsi Sulbar, Semut, BEM Ekonomi Unsulbar, IM3I, Pemuda Pancasila telah bersepakat akan menyerukan di jalan jalan Kota Majene untuk melawan keputusan Gubernur Sulbar terkait blok Sebuku," katanya.
Berita Terkait
SKK Migas dan Mubadala Energy salurkan bahan pokok kepada warga Mamuju
Jumat, 14 April 2023 19:12 Wib
DPRD-Pemprov Sulbar rapat konsultasi bahas bagi hasil migas Blok Sebuku
Selasa, 23 Juli 2019 16:01 Wib
Sebuku Energi Malaqbi disuntik dana Rp2 miliar
Senin, 3 Desember 2018 20:53 Wib
Majene mendapatkan 50 persen bagi hasil migas
Kamis, 26 Juli 2018 21:12 Wib
Masyarakat Majene mengaku kecewa kepada Gubernur Sulbar
Kamis, 26 Juli 2018 0:12 Wib
DPRD Sulbar perjuangkan hak dana PI Majene
Selasa, 17 Juli 2018 22:33 Wib
DPRD panggil Gubernur Sulbar bahas pembagian migas
Senin, 16 Juli 2018 21:23 Wib
Masyarakat Majene pertanyakan bagi hasil migas Blok Sebuku
Minggu, 15 Juli 2018 21:38 Wib