Kemenkeu dorong "fintech" garap pasar keuangan syariah

Makassar (Antaranews Sulsel) - Kementerian Keuangan mendorong perusahaan "financial technology" (fintech) ikut menggarap pasar keuangan syariah di Tanah Air.

"Industri Fintech tumbuh cukup signifikan di Indonesia, namun baru satu perusahaan teregistrasi yang menggarap pasar keuangan syariah. Kami mendorong perusahaan fintech untuk terlibat dalam pasar keuangan syariah," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo pada pembukaan konferensi keuangan syariah ke-3 atau The 3rd Annual Islamic Finance Conference di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu.

Masuknya perusahaan Fintech dalam pasar ekonomi syariah, kata dia, akan memberikan manfaat baik bagi perusahaan untuk membuka pasar yang lebih luas, maupun bagi konsumen, karena dapat meningkatkan peluang terhadap akses pembiayaan.

"Bagi masyarakat akses ini penting karena memberi peluang untuk mengurangi kemiskinan dan membuka lowongan pekerjaan," kata dia.

Sebagai langkah awal untuk mendorong hal ini, menurut Mardiasmo, penting untuk membuka wawasan para pengusaha di bidang Fintech mengenai besarnya potensi pasar keuangan syariah di Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

Selain itu, lanjutnya, literasi ?masyarakat terkait keuangan syariah juga perlu ditingkatkan, mengingat berdasarkan data terakhir literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia hanya berada pada angka 8,11 persen.

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahazil Nazzara, konferensi yang mengusung tema "Enhancing The Role of Islamic Finance within ?Digital Economy Era: Opportunities and Challenges" ini, salah satunya bertujuan untuk mendorong dialog di antara para pihak untuk mewujudkan kebijakan ekonomi yang implementatif.

Ia berharap kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Konferensi yang berlangsung selama 4-5 Juli 2018 ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan dalam industri keuangan syariah. Konferensi ini dilaksanakan atas kerja sama antara Kemenkeu, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Komite Nasional Keungan Syariah, Grup IDB, Bank Dunia dan Universitas Hasanuddin. Turut hadir Sekretaris Daerah Sulsel Tautoto TR dan Rektor Unhas Dwia Ariestina.