Saksi Paslon Appi-Cicu tinggalkan Rapat Pleno KPU

id Saksi appi cicu walk out, habibi masdin, irfan idham, pilkada makassar

Saksi Paslon Wali Kota dan wakil Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) Irfan Idham meninggalkan ruangan (walk out) rapat pleno KPU Makassar dan menilai proses cacat secara hukum karena DA1-KWK tidak diperlihatkan oleh PPK Wajo saat membuka kotak suara, Jumat (6/7). ANTARA PHOTO/Muh Hasanuddin

     Makassar (Antaranews Sulsel) - Saksi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) meninggalkan ruangan (walk out) rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara. 
   
 "Kami menolak proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU karena kami menilai ini sudah cacat dan banyak pelanggaran yang terjadi," jelas saksi Appi-Cicu, Irfan Idham di Makassar, Sabtu.  
     
Ia mengatakan pihak pimpinan rapat dalam hal ini para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar tidak mampu menunjukkan regulasi tentang tidak pentingnya form DA 1-KWK.KPU penghitungan suara dari tingkat kelurahan. 
   
Idham menyatakan dasar pihaknya meminta regulasi dari pimpinan rapat karena pihak Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Bontoala tidak mampu memperlihatkan DA 1-KWK.KPU yang merupakan hasil penghitungan suara dari kelurahan. 
     
"Saat kotak suara dibuka, PPK Bontoala tidak mampu memperlihatkan DA 1-KWK dan kami meminta itu tapi tetap tidak mampu dihadirkan," katanya. 
   
Dia menyatakan contoh di Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Ujung Pandang adalah dua kecamatan yang dinilainya sebagai bentuk pelanggaran nyata dan memungkinkan semua proses rekapitulasi itu cacat. 
     
Idham juga telah menyatakan telah menandatangani form DB2.KWK sebagai bentuk keberatannya atas proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU. 
   
"Kami tunduk pada aturan dan selain sikap kami yang walk out dari rapat pleno ini, kami juga telah menandatangani form DB2. Semua bentuk keberatan kami dituangkan dalam berita acara itu," ucapnya. 
     
Pimpinan rapat Abdullah Mansyur menghargai keputusan dari saksi paslon yang meninggalkan ruangan rapat pleno. 
     
Namun pihaknya juga ingin menjelaskan jika dalam Peraturan komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2018 pada pasal 35 ayat (2) itu dijelaskan jika keberatan saksi atau panitia pengawas kabupaten dan kota, maka KPU wajib mencocokkan rekapitulasi penghitungan suara dalam form DA 1-KWK atau DA 1-Plano. 
     
"Mereka meminta DA 1-KWK, tapi perlu diketahui jika ada perbedaan pada DA 1-KWK, maka DA 1-Plano yang akan menjadi rujukan," katanya. 

 
Pewarta :
Editor: Suriani Mappong
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar