Mamuju (Antaranews Sulsel) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Andi Farida menginginkan agar hak narapidana di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di daerah itu dapat terpenuhi.
"Pemenuhan hak-hak warga binaan Pemasyarakatan di Lapas atau Rutan saat ini agar tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat adanya peristiwa yang terjadi di beberapa Lapas dan Rutan di Indonesia," kata Andi Farida pada Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan di Mamuju, Rabu.
Saat ini lanjut Andi Farida, jumlah narapidana dan tahanan di UPT pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat mencapai 889 orang.
Selama mereka menjalani masa pidana tambahnya, para warga binaan tersebut berhak mendapatkan hak-haknya, sesuai aturan yang berlaku.
Menurutnya, permasalahan yang terjadi di beberapa Lapas dan Rutan di Indonesia semuanya disebabkan oleh kurang optimalnya pemenuhan hak-hak mereka.
Penyebab lain yang menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini lanjutnya, adalah terjadinya over Kapasitas hunian.
"Sehingga saat ini para pemangku kebijakan di Kementerian Hukum dan HAM bekerja keras dalam mengatasi permasalahan tersebut," ucapnya.
Ia mengingatkan agar seluruh pegawai di jajarannya tetap berintegritas yang kuat dan tidak mudah terbujuk rayuan materi dari warga binaan pemasyarakatan yang dapat menciderai institusi Kementerian Hukum dan HAM.
"Jadi, saya mengharapkan kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan di Sulbar agar terus menerus menjaga integritas untuk melayani dan melindungi hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar terpenuhi secara transparan dan bebas dari diskriminasi," kata Andi Farida.
Rapat kerja tersebut dihadiri tim dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM Sulawesi Barat.
Berita Terkait
Kesbangpol Sulbar mengantisipasi potensi kerawanan jelang Idul Fitri
Jumat, 29 Maret 2024 18:46 Wib
Sulbar siapkan regulasi jasa konstruksi untuk keselamatan pekerja
Jumat, 29 Maret 2024 18:44 Wib
DPRD dan Pemprov Sulbar matangkan Ranperda RTRW
Jumat, 29 Maret 2024 18:35 Wib
Bawaslu Sulbar memperkuat pemahaman regulasi hadapi PHPU
Kamis, 28 Maret 2024 23:26 Wib
Bawaslu Sulbar mengevaluasi pelaksanaan pemilu
Kamis, 28 Maret 2024 2:24 Wib
DPRD Sulbar menyusun Ranperda kemudahan berinvestasi
Kamis, 28 Maret 2024 2:23 Wib
Sinergisitas pemprov dan DPRD menghasilkan 24 penghargaan untuk Sulbar
Rabu, 27 Maret 2024 20:42 Wib
Bawaslu Sulbar meningkatkan kapasitas pengawas hadapi pilkada serentak
Rabu, 27 Maret 2024 1:48 Wib