
Mukhtar desak pembangunan Bendungan Pammukulu dihentikan sementara

Makassar (Antaranews Sulsel) - Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo mendesak agar pembangunan bendungan Pammukkulu di Kabupaten Takalar dihentikan sementara terkait dengan tidak selesainya polemik yang terjadi selama ini dengan warga setempat.
"Hari ini, saya sendiri yang menerima pengaduan langsung dari puluhan warga Desa Kale Ko`mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Mereka datang ke gedung DPR untuk mengadukan nasib mereka," ujar Mukhtar Tompo yang dikonfirmasi dari Makassar, Kamis.
Ia mengatakan puluhan warga Kabupaten Takalar ini datang ke Jakarta langsung untuk mengadukan permasalahan lahan yang tidak kunjung diselesaikan oleh pemerintah setempat.
Dalam aduan warga mereka menyampaikan bahwa proses pelaksanaan ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan untuk bendungan Kale Ko?mara tidak sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku.
"Polemik itu sudah saya ketahui dan memang sudah lama. Saya kira itu sudah dituntaskan dan waktu pekan lalu juga saya berkunjung ke Desa Kale Ko`mara itu ternyata banyak warga yang mengadukannya langsung kepada saya. Hari ini pun mereka melanjutkan aduannya itu ke DPR," katanya.
Mukhtar mengaku saat menerima aspirasi warga yang ada di daerah pemilihannya (dapil) itu berjanji akan menindaklanjutinya dengan merapatkan bersama pemangku kepentingan lainnya.
"Saya selalu mendukung pembangunan, namun tidak boleh dengan alibi pembangunan. Kita jangan melabrak aturan hukum dan mengabaikan aspek kemanusiaan warga yang terkena imbas pembangunan. Olehnya itu, saya mendesak agar pembangunan bendungan dihentikan sementara," tegasnya.
Menurut dia beberapa langkah yang akan ditempuh DPR dalam waktu dekat ini yakni dengan mengundang Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Mukhtar menyatakan persoalan ini alam menjadi pembahasan lintas komisi, yakni Komisi II, Komisi V, dan VII DPR. Di Komisi II terkait dengan proses pembebasan lahan di BPN.
"Pada Komisi V dalam hubungannya dengan Kementerian PUPR dan Balai Besar Pompengan, Komisi VII terkait dengan potensi kerusakan lingkungan dalam pembangunan bendungan. Pihak terkait lainnya seperti Bupati dan DPRD Takalar akan turut diundang," terangnya.
Pewarta : Muh. Hasanuddin
Editor: Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
