Mamuju (Antaranews Sulsel) - Komisi Komisi Yudisial Perwakilan Sulawesi Selatan melakukan silaturahmi ke Kantor Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat untuk melakukan kerja sama.
Pelaksana tugas Koordinator Komisi Yudisial Wilayah Sulsel Azwar Mahis di Mamuju, Selasa, mengatakan selain bersilaturahmi dengan Ombudsman Sulbar juga sekaligus mendiskusikan kerjasama antara KY Perwakilan Sulsel dengan ORI Sulbar.
Ia mengatakan, kerjasama itu dilaksanakan dalam rangka pengawasan pelayanan publik di pengadilan dan kejaksaan Negeri yang ada di wilayah Sulbar.
"Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk kunjungan balasan setelah beberapa waktu lalu tim Ombudsman Sulbar menyambangi Kantor Perwakilan Komisi Yudisial Sulawesi Selatan di Makassar, dan untuk melakukan kerja sama," katanya.
Menurut dia, posisi Ombudsman sebagai tempat pengaduan terkait maladminstrasi pelayanan publik, tidak menutup kemungkinan bersinggungan dengan tugas dan wewenang Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim dan lembaga peradilan.
Sehingga lanjutnya, penting untuk membangun kesepahaman antara tugas dan wewenang masing-masing lembaga terutama penanganan tugas dan wewenang yang beririsan.
Sementara itu Kepala Ombudsman Sulbar Lukman Umar mengatakan, salah satu fungsi KY adalah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, termasuk menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.
"Adapun Ombudsman mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri, sehingga dalam menjalankan fungsi ada kewenangan yang beririsan sehingga penting untuk membangun sinergitas," katanya.
Ia mengatakan, untuk memaksimalkan pengawasan harus ada kerja sama, sebab tidak semua pengaduan bisa kami tindaklanjuti demikian juga sebaliknya sehingga penting membangun sinergita untuk menguatkan fungsi kelembagaan masing-masing.
Berita Terkait
KY mengumumkan calon hakim agung dan ad hoc HAM yang lolos seleksi tahap pertama
Kamis, 29 Februari 2024 15:41 Wib
MKH memberhentikan dengan hormat hakim PN Garut karena indisipliner
Sabtu, 17 Februari 2024 18:58 Wib
Komisi Yudisial membuka pendaftaran calon hakim "ad hoc" HAM di Mahkamah Agung
Selasa, 6 Februari 2024 14:05 Wib
KY dan MA berhentikan tiga hakim melalui sidang MKH pada Januari-September 2023
Jumat, 3 November 2023 19:06 Wib
Komisi Yudisial sampaikan 11 nama calon hakim ke DPR
Sabtu, 21 Oktober 2023 1:32 Wib
Komisi Yudusial gelar seleksi wawancara calon hakim agung dan ad hoc HAM di MA
Senin, 16 Oktober 2023 13:47 Wib
KY meloloskan 15 calon hakim agung dan 5 ad hoc HAM untuk ikuti tes wawancara
Senin, 9 Oktober 2023 20:12 Wib
KY dan KPK teken MoU berantas korupsi
Kamis, 24 Agustus 2023 14:33 Wib